Rasisme lingkungan mencuat saat Jackson di Mississippi, yang berpenduduk mayoritas kulit hitam, mengalami krisis air setelah sistem air kota tersebut dinyatakan tidak lolos dalam inspeksi Badan Perlindungan Lingkungan AS (United States Environmental Protection Agency/EPA) dalam dua tahun terakhir.

New York City, AS (Xinhua) – Di saat puluhan ribu penduduk Jackson di Negara Bagian Mississippi, Amerika Serikat (AS), harus hidup tanpa air bersih, beberapa advokat mengatakan bahwa situasi itu bersumber dari rasisme lingkungan selama bertahun-tahun, demikian dilaporkan harian The Hill pada Sabtu (3/9).

Lebih dari 80 persen penduduk Jackson adalah warga kulit hitam, menurut Biro Sensus AS. Pada 29 Agustus, para penduduk menyaksikan fasilitas pengolahan air utama mereka rusak akibat banjir yang membuat mereka terpaksa bertahan hidup tanpa air bersih untuk minum, mandi, atau memasak.

Permasalahan air terbaru itu muncul setelah sistem air kota tersebut dinyatakan tidak lolos dalam inspeksi Badan Perlindungan Lingkungan AS (United States Environmental Protection Agency/EPA) dalam dua tahun terakhir. Lembaga tersebut menemukan bahwa air minum di kota tersebut berpotensi mengandung bakteri atau parasit berbahaya, sementara pipa air yang membeku dan pecah dalam badai musim dingin tahun lalu memaksa para penduduk hidup tanpa air bersih selama hampir satu bulan.

Namun, sejumlah advokat menyebutkan bahwa proses yang berujung pada krisis itu sudah berlangsung selama puluhan tahun. Jackson menjadi kota pertama yang mayoritas penduduknya merupakan warga kulit hitam dalam tahun-tahun setelah integrasi. Populasi warga kulit putih turun dari 52 persen menjadi 43 persen sepanjang tahun 1980-an, dengan 35.000 lainnya meninggalkan kota itu pada tahun 1990-an, menurut majalah Jackson Free Press.

Krisis Jackson ini merupakan bagian dari "wacana tentang bagaimana komunitas warga kulit hitam tidak diprioritaskan dalam pembahasan tentang upaya untuk menjamin adanya perencanaan infrastruktur, memastikan adanya ketahanan yang dibangun di tengah masyarakat," tutur Abre' Conner, direktur keadilan lingkungan dan iklim dari Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Warga Kulit Berwarna (National Association for the Advancement of Colored People).

Laporan: Redaksi