Mahkamah Agung AS mulai satukan gereja dan negara

29 June 2022

Ilustrasi. Presiden AS ketiga, Thomas Jefferson, mengatakan dalam surat bertahun 1802 bahwa establishment clause harus mewakili "dinding pemisah" antara gereja dan negara. (iStock by Getty Images)

"Mereka menganggap sekularisme, yang selama berabad-abad telah menjadi pemahaman dunia liberal tentang apa artinya netral, sebagai bentuk diskriminasi terhadap agama."

Jakarta (Indonesia Window) – Mahkamah Agung AS yang mayoritas konservatif telah menghancurkan tembok yang memisahkan gereja dan negara dalam serangkaian keputusan baru. Langkah ini mengikis tradisi hukum Amerika yang selama ini dimaksudkan untuk mencegah pejabat pemerintah mempromosikan agama tertentu.

Dalam tiga keputusan yang diambil sepanjang delapan pekan terakhir, MA telah memutuskan terhadap pejabat pemerintah yang kebijakan dan tindakannya tidak melanggar larangan Amandemen Pertama Konstitusi AS tentang dukungan pemerintah terhadap agama - yang dikenal sebagai establishment clause atau ‘klausul pembentukan’.

MA pada hari Senin (27/6) mendukung seorang pelatih sepak bola sekolah menengah umum negara bagian Washington yang diskors oleh distrik sekolah setempat karena menolak untuk berhenti memimpin doa Kristen dengan para pemain di lapangan setelah pertandingan.

Ilustrasi. Mahkamah Agung AS juga mendukung seorang wanita Muslim pada tahun 2015 yang ditolak pekerjaan penjualan ritelnya karena mengenakan jilbab dengan alasan agama. (Maria Teneva on Unsplash)

Pada tanggal 21 Juni, MA mengesahkan aturan uang pembayar pajak untuk membayar siswa yang menghadiri sekolah agama di bawah program bantuan uang sekolah Maine di daerah pedesaan yang tidak memiliki sekolah menengah umum terdekat.

Pada tanggal 2 Mei, keputusan itu mendukung kelompok Kristen yang berusaha mengibarkan bendera dengan tanda salib di balai kota Boston di bawah program yang bertujuan untuk mempromosikan keragaman dan toleransi di antara komunitas kota yang berbeda.

Hakim konservatif MA, yang menduduki kursi mayoritas, telah mengambil pandangan yang luas tentang hak-hak beragama. Mereka juga menyampaikan keputusan pada hari Jumat (24/6) yang dipuji oleh kaum konservatif agama - membatalkan putusan Roe v. Wade 1973 yang melegalkan aborsi secara nasional - meskipun kasus itu tidak melibatkan establishment clause.

Profesor Sekolah Hukum Cornell Michael Dorf mengatakan mayoritas MA tampak skeptis terhadap pengambilan keputusan pemerintah yang didasarkan pada sekularisme.

"Mereka menganggap sekularisme, yang selama berabad-abad telah menjadi pemahaman dunia liberal tentang apa artinya netral, sebagai bentuk diskriminasi terhadap agama," kata Dorf tentang hakim konservatif.

Dalam putusan hari Senin pekan ini, Hakim konservatif Neil Gorsuch menulis bahwa tujuan MA adalah untuk mencegah pejabat publik memusuhi agama saat mereka menerapkan establishment clause.

Sekularisme di AS

Presiden AS ketiga, Thomas Jefferson, mengatakan dalam surat bertahun 1802 bahwa establishment clause harus mewakili "dinding pemisah" antara gereja dan negara. Ketentuan tersebut menghalangi pemerintah untuk mendirikan agama negara dan melarang memihak satu agama di atas yang lain.

Dalam tiga putusan baru-baru ini, MA memutuskan bahwa tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempertahankan pemisahan gereja dan negara malah melanggar hak terpisah untuk kebebasan berbicara atau kebebasan menjalankan agama yang juga dilindungi oleh Amandemen Pertama.

Namun, seperti yang ditulis oleh Hakim Sonia Sotomayor yang liberal dalam kasus Maine, pendekatan semacam itu "membawa kita ke tempat di mana pemisahan gereja dan negara menjadi pelanggaran konstitusional."

Mereka yang mendukung pemisahan tegas antara gereja dan negara khawatir bahwa preseden penting Mahkamah Agung, termasuk keputusan tahun 1962 yang melarang sholat di sekolah umum, dapat terancam.

"Ini adalah pintu baru yang telah dibuka (oleh MA) untuk apa yang dapat dilakukan guru, pelatih, dan pegawai pemerintah dalam hal propaganda agama kepada anak-anak," kata Nick Little, direktur hukum Center for Inquiry, sebuah kelompok yang mempromosikan sekularisme dan sains.

Lori Windham, seorang pengacara dari kelompok hukum kebebasan beragama Becket, mengatakan keputusan MA akan memungkinkan ekspresi keagamaan yang lebih besar oleh individu tanpa merusak klausul pembentukan.

"Pemisahan gereja dan negara berlanjut dengan cara yang melindungi gereja dan negara. Hal ini menghentikan pemerintah dari campur tangan dengan gereja tetapi juga melindungi ekspresi keagamaan yang beragam," tambah Windham.

Sebagian besar putusan hak-hak agama dalam beberapa tahun terakhir melibatkan penggugat Kristen. Tetapi MA juga telah mendukung pengikut agama lain termasuk seorang wanita Muslim pada tahun 2015 yang ditolak pekerjaan penjualan ritelnya karena dia mengenakan jilbab dengan alasan agama. MA juga mengabulkan seorang terpidana mati pemeluk Buddha pada tahun 2019 yang menginginkan seorang penasihat spiritual hadir pada eksekusinya di Texas.

MA juga memihak jemaat Kristen dan Yahudi dalam tantangan berdasarkan hak beragama terhadap pembatasan pemerintah seperti pembatasan pertemuan publik yang diberlakukan sebagai langkah keselamatan publik selama pandemik COVID-19.

Sumber: Reuters

Laporan: Redaksi

#AmerikaSerikat #beritainternasional