Penempatan rudal jarak jauh di Kamp Kengun di Prefektur Kumamoto, Jepang barat daya, dan Kamp Fuji di Prefektur Shizuoka, Jepang tengah, menandai pergeseran signifikan dari kebijakan Jepang yang selama ini sepenuhnya berorientasi pada pembelaan diri berdasarkan Konstitusi Jepang yang menolak perang.

Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Kementerian Pertahanan Jepang pada Selasa (31/3) menyampaikan bahwa rudal jarak jauh dengan kemampuan serangan balasan mulai digunakan untuk pertama kalinya di dua pangkalan Pasukan Bela Diri Darat (Ground Self-Defense Force/GSDF) di negara itu, sebuah langkah yang memicu penolakan dari dalam negeri.

Penempatan rudal itu di Kamp Kengun di Prefektur Kumamoto, Jepang barat daya, dan Kamp Fuji di Prefektur Shizuoka, Jepang tengah, menandai pergeseran signifikan dari kebijakan Jepang yang selama ini sepenuhnya berorientasi pada pembelaan diri berdasarkan Konstitusi Jepang yang menolak perang, lapor Kyodo News.

Kamp Kengun telah dilengkapi dengan versi peluncur darat untuk rudal berpemandu darat-ke-kapal Tipe 12 yang telah di-upgrade. Rudal ini memiliki jarak terbang sekitar 1.000 kilometer, jauh melampaui batas wilayah Jepang dan secara luas dipandang memiliki kemampuan ofensif yang nyata.

Sementara itu, proyektil peluncur berkecepatan sangat tinggi telah dipasang di sebuah unit pelatihan di Kamp Fuji. Dirancang untuk pertahanan pulau, model yang ditempatkan tersebut memiliki jangkauan beberapa ratus kilometer. Kementerian Pertahanan Jepang berupaya untuk meningkatkan jangkauannya menjadi sekitar 2.000 kilometer.

Kyodo News menyatakan bahwa "kemampuan serang terhadap pangkalan musuh" merujuk pada kemampuan Jepang dalam melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan lawan sebelum kerusakan nyata terjadi, jika negara itu menilai serangan akan segera berlangsung. Namun, kalangan analis memperingatkan bahwa kesalahan penilaian dapat berisiko melanggar hukum internasional karena dianggap sebagai serangan preemtif.

Atsushi Koketsu, profesor emeritus di Universitas Yamaguchi Jepang, menuturkan kepada Xinhua bahwa meski pemerintah memandang kemampuan itu sebagai sarana untuk memperkuat daya cegah, kemampuan tersebut "jelas melampaui batas pembelaan diri."

Pada Selasa, warga setempat di Kumamoto menggelar aksi protes di dekat Kamp Kengun, sambil membawa poster bertuliskan ‘Tolak penempatan rudal’ dan ‘Rudal tidak diperlukan,’ lapor Kyodo News.

Para pengunjuk rasa menyatakan kekhawatiran bahwa penempatan rudal itu dapat mengubah area tersebut menjadi sasaran militer yang potensial, dan telah berulang kali menyerukan kepada Kementerian Pertahanan Jepang agar menggelar pertemuan publik, yang hingga kini belum diselenggarakan, urai laporan tersebut.

Dalam kesempatan terpisah, lebih dari selusin perwakilan warga telah bertemu dengan pejabat Kementerian Pertahanan Jepang di Tokyo pada Senin (30/3), mendesak pemerintah agar menghentikan langkah perluasan militernya, termasuk penempatan rudal di Kumamoto. Para partisipan mengkritik pejabat tersebut karena memberikan respons yang samar dan kerap kali mengabaikan transparansi.

Pascapertemuan tersebut, perwakilan warga bernama Kujirai menuturkan bahwa jawaban pemerintah mengikuti "pola rutin," dan kerap kali mengutip "kerahasiaan" sebagai dalih saat menolak menjawab sejumlah pertanyaan spesifik. Dia juga mengkritik upaya Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi untuk "menjadikan Jepang kuat dan makmur," dan berpendapat hal itu pada dasarnya merupakan ekspansi militer berskala besar tanpa akuntabilitas publik yang memadai. "Pendapat itu merupakan kesalahan dalam menafsirkan tuntutan warga sekaligus sikap yang sangat berbahaya," imbuh Kujirai.

Akira Saito, perwakilan warga lainnya, menuturkan kepada Xinhua bahwa respons pejabat pemerintah masih sangat terbatas. Ke depannya, selain mengajukan pertanyaan langsung kepada Takaichi di tingkat parlemen, "sangat penting untuk terus memperluas dan memperkuat suara kami melalui gerakan sipil," ujarnya. 

Laporan: Redaksi