Berlin, Jerman (Xinhua/Indonesia Window) – Beberapa negara Eropa dan Uni Eropa (UE) pada Senin (16/3) menyatakan keengganan atau penolakan tegas terhadap seruan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk sebuah misi militer guna memastikan keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Dengan menekankan perlunya solusi diplomatik dan memperingatkan soal eskalasi regional lebih lanjut, para pemimpin Eropa menekankan bahwa konflik saat ini tidak boleh berkembang menjadi misi NATO atau menyeret benua itu ke dalam perang yang lebih luas.

Kanselir Jerman Friedrich Merz menampik keterlibatan militer apa pun dalam melindungi kapal tanker minyak di selat tersebut, menekankan bahwa NATO merupakan sebuah "aliansi pertahanan" dan bukan "aliansi intervensi".

Merz mengatakan Jerman tidak akan ikut serta dalam langkah-langkah militer untuk memastikan kebebasan navigasi selama konflik masih berlangsung. Dia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada konsep layak untuk operasi semacam itu yang telah diajukan.

Pernyataan senada juga digaungkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas di Brussel. Setelah pertemuan tingkat menteri luar negeri (menlu) UE, Kallas menyatakan bahwa blok tersebut tidak berminat untuk memperluas misi angkatan lautnya yang sudah ada, "Aspides", ke Selat Hormuz.

"Kami sedang mengupayakan solusi diplomatik untuk Selat Hormuz," ujarnya, seraya menambahkan, "Ini bukan perang Eropa."

Di Eropa Selatan, Menlu Portugal Paulo Rangel mengatakan bahwa Portugal "tidak sedang dan tidak akan terlibat dalam konflik ini."

Rangel juga mengabaikan ancaman dari pemerintahan Trump terkait negara-negara anggota NATO yang tidak bersedia mendukung Washington. Dia mengatakan bahwa ancaman tersebut "sama sekali tidak layak untuk ditanggapi."

Wakil Perdana Menteri (PM) sekaligus Menlu Italia Antonio Tajani juga menyampaikan keraguan. Dia menyampaikan bahwa misi-misi yang sudah ada, seperti "Aspides" dan "Atalanta", pada dasarnya dirancang untuk pengawalan defensif dan operasi antipembajakan, sehingga perluasannya ke Selat Hormuz yang berisiko tinggi menjadi sulit.

PM Inggris Keir Starmer mengatakan London sedang bekerja sama dengan para sekutu dalam sebuah "rencana yang layak" guna memulihkan navigasi, tetapi menegaskan bahwa hal itu "tidak akan dan tidak pernah direncanakan sebagai sebuah misi NATO."

Sikap hati-hati ini muncul di tengah friksi yang terlihat dengan Washington. Trump baru-baru ini mengkritik Inggris dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, mengeklaim bahwa London "tidak mau turun tangan" ketika pertama kali dimintai bantuan dan baru menawarkan kapal setelah "kapasitas bahaya" berkurang.

Di Eropa Utara dan Timur, keterbatasan sumber daya dan prioritas strategis memainkan peran besar dalam penolakan tersebut. Menlu Finlandia Elina Valtonen mengatakan bahwa Finlandia "hampir tidak memiliki sumber daya tambahan" dan bahwa selat tersebut bukanlah "prioritas utama".

Menteri Pertahanan Swedia Pal Jonson juga mengatakan bahwa fokus strategis Swedia tetap tertuju pada wilayah utara.

Menlu Polandia Radoslaw Sikorski mengonfirmasi bahwa Polandia "tidak memiliki rencana" untuk berpartisipasi, sementara Pelaksana Tugas (Plt.) Menlu Bulgaria Nadezhda Neynski mengatakan negaranya tidak memiliki kapasitas untuk misi semacam itu.

Lembaga penyiaran publik Belanda NOS melaporkan bahwa PM Belanda Rob Jetten telah mengonfirmasi bahwa Belanda saat ini tidak mempertimbangkan untuk berpartisipasi.

"Saat ini, setiap misi di Selat Hormuz akan memerlukan peredaman ketegangan di kawasan tersebut," ujar Jetten saat berkunjung ke Berlin pada Senin.

Para analis mengatakan tekanan AS mungkin bertujuan untuk mendorong sekutu Eropa agar lebih terlibat. Markku Kangaspuro, direktur riset di Institut Aleksanteri dari Universitas Helsinki, meragukan apakah negara-negara anggota NATO harus ikut serta dalam sebuah perang yang "dilancarkan secara ilegal oleh AS dan Israel".

Dengan menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertama Washington berupaya melibatkan negara-negara anggota NATO dalam perang melawan Iran, Kangaspuro mengatakan hal itu mengindikasikan bahwa AS melancarkan perang tersebut tanpa pertimbangan yang matang. "Dampaknya tidak dievaluasi secara memadai," ujarnya.

Laporan: Redaksi