
KTT GNB ke-19 – Indonesia dorong keanggotaan penuh Palestina di PBB

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Nugraha Mansury, memimpin Delegasi RI pada Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (GNB) Ke-19 yang berlangsung di Kampala, Uganda, 19-20 Januari 2024. (Kementerian Luar Negeri RI)
Pahala Nugraha Mansury menekankan dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai solusi jangka panjang dan kemerdekaan.
Jakarta (Indonesia Window) – Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Nugraha Mansury, memimpin Delegasi RI pada Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (GNB) Ke-19 yang berlangsung di Kampala, Uganda, 19-20 Januari 2024.Dalam Konferensi pernyataan nasional yang disampaikan pada Sabtu (20/1), Pahala Nugraha Mansury menggarisbawahi pentingnya semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung yang menyatakan pentingnya perjuangan bersama negara-negara berkembang untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan.“Semangat inilah yang harus selalu jadi inspirasi GNB dalam menghadapi berbagai tantangan global, terutama dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina dan menjaga kepentingan negara berkembang," Wamenlu Pahala menegaskan.Khusus terkait isu Palestina, Indonesia mendesak agar GNB bersatu, mendesak gencatan senjata di Gaza, serta mendorong proses perdamaian dan mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB.Saat ini, terdapat lima anggota GNB yang menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang diharapkan dapat membantu menyuarakan posisi bersama GNB terkait Palestina.Selain di pertemuan utama KTT GNB, Pahala Nugraha Mansury juga bertemu dengan Menlu Palestina dan Menlu Afrika Selatan terkait isu Palestina.Pahala Nugraha Mansury menekankan dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai solusi jangka panjang dan kemerdekaan. Indonesia juga mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di International Court of Justice (ICJ).Indonesia juga mendorong GNB untuk menjadi bagian dari solusi global dan konsisten mengedepankan kepentingan negara berkembang, terutama dalam merealisasikan hak atas pembangunan.“Kita harus menjamin hak negara berkembang melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas nasionalnya, misalnya melalui hilirisasi industry," paparnya.Menurut Wamenlu, GNB adalah kekuatan politik yang sangat besar. “Anggota GNB saat ini 121 negara, dengan jumlah penduduk sekitar 55 persen penduduk dunia. Dengan kekuatan sebesar ini, GNB harus mampu mengubah tata dunia agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua," pungkasnya.Selain menyampaikan pernyataan nasional Indonesia, di sela-sela KTT GNB Ke-19 di Kampala, Wamenlu Pahala juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan sejumlah negara lainnya, yaitu dengan Menteri Negara Uganda, Menlu Bangladesh, Menlu Belarus, Menlu Nikaragua, Deputi Menlu Malaysia, Deputi Menlu Venezuela, serta Sekjen UNCTAD.KTT GNB Ke-19 dilaksanakan di bawah Keketuaan Uganda dengan tema ‘Deepening Cooperation for Shared Global Affluence’.KTT GNB di Uganda yang antara lain dihadiri oleh 121 negara anggota menyepakati empat dokumen, salah satunya Deklarasi Politik GNB yang mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

China-Indonesia sepakat intensifkan pertukaran tingkat tinggi dan perkuat kerja sama multilateral
Indonesia
•
27 May 2026

Menteri keuangan, gubernur bank sentral G20 sampaikan aksi hadapi tantangan ekonomi
Indonesia
•
14 Oct 2022

Indonesia angkat satelit kecil dalam pertemuan Sub-komite Hukum PBB
Indonesia
•
28 Mar 2023

COVID-19 – Indonesia terima kedatangan 4 juta vaksin Sinovac
Indonesia
•
01 Nov 2021


Berita Terbaru

Patrialis Akbar ingatkan hakim: Salah memutus perkara, pertanggungjawabannya hingga akhirat
Indonesia
•
12 Aug 2026

Program Magang Nasional 2026 dibuka, pemerintah siapkan 150 ribu kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi
Indonesia
•
11 Aug 2026

Analisis – Ke mana mengalirnya uang jemaah haji Indonesia? Ada potensi ekonomi yang bisa kembali ke Tanah Air (2 dari 3 tulisan)
Indonesia
•
08 Aug 2026

Analisis – Ke mana mengalirnya uang jemaah haji Indonesia? Ada potensi ekonomi yang bisa kembali ke Tanah Air (selesai)
Indonesia
•
08 Aug 2026
