Bogor, Jawa Barat (Indonesia Window) – Kolaborasi atau kemitraan antarpihak, termasuk antara dunia komunikasi dan hukum, merupakan kunci sukses dalam mencapai tujuan bersama.

Hal tersebut disampaikan pakar kehumasan (hubungan kemasyarakatan) London School of Public Relations (LSPR) Institut Komunikasi dan Bisnis Jakarta, Rizka Septiana, dalam talkshow bertema ‘How to Build and Manage a Successful Partnership’ yang diselenggarakan secara daring pada Sabtu (21/5).

Acara tersebut digelar oleh Law Intellectual Society (Lawcus) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) melalui Department of Public Relations.

“Kegiatan kolaborasi  sudah menjadi bagian penting di setiap kesukseskan besar,” ujar Rizka, seraya menekankan bahwa kata kunci dalam partnership atau collaboration adalah usaha bersama antara dua pihak atau lebih, atau individu atau kelompok sosial yang memiliki tujuan bersama.

“Kolaborasi itu ibarat membangun sebuah rumah, dengan si A membuat interiornya, si B membuat eksteriornya, dan si C menyusun konsep ekosistemnya,” terangnya.

Contoh kolaborasi, kata Rizka adalah seperti yang dibangun oleh  perusahaan penyedia layanan transportasi daring Gojek dan marketplace daring Tokopedia.

“Bahkan, kesuksesan penangan Covid-19 di Indonesia tak bisa lepas dari kolaborasi multifungsi, multiinsituti dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Rizka yang menjabat Deputy Head of Media Relations Division Communication Reputation LSPR Jakarta.

“Hal ini juga memperlihatkan bahwa kegiatan kolaborasi lekat di dunia komunikasi dan hukum bahkan terjadi di setiap aktivitas bermasyarakat sehingga harus untuk diketahui, dipelajari dan diimplementasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Lawcus FH Unsri, Carel Ikhsania Khairani, mengatakan bahwa kegiatan PR (Public Relations) talk ini bertujuan menambah wawasan mahasiswa dan masyarakat.

“PR Talk ini digelar dalam rangka memberikan insight bagaimana membangun sebuah partnership atau collaboration yang baik,” ujarnya.

PR talk tersebut juga diikuti oleh peserta dari perguruan tinggi lain, seperti Universitas Jambi, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, dan Universitas Terbuka, serta sejumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM RI.

Laporan: Redaksi