Pemakzulan Presiden Joe Biden mendapat dukungan DPR AS dengan hasil pemungutan suara 221-212 suara, sesuai dengan rasio anggota DPR dari Partai Demokrat dan Partai Republik.

Washington, AS (Xinhua) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik pada Rabu (13/12) mendukung otorisasi penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden, dengan hasil pemungutan suara 221-212 suara, sesuai dengan rasio anggota DPR dari Partai Demokrat dan Partai Republik.

"Kekuasaan pemakzulan sepenuhnya berada di tangan DPR," kata Ketua Komite Kehakiman AS Jim Jordan, seorang anggota Partai Republik sayap kanan, kepada para wartawan.

"Jika mayoritas anggota DPR saat ini mengatakan bahwa kami sedang melakukan penyelidikan pemakzulan resmi sebagai bagian dari tugas konstitusional kami untuk melakukan pengawasan, hal itu akan sangat berpengaruh. Itu akan membantu kami menghadirkan para saksi," ujar anggota Partai Republik dari Ohio itu, yang merupakan salah satu pemimpin dalam upaya pemakzulan tersebut.

Partai Republik berharap pemungutan suara untuk pemakzulan itu akan memberikan kedudukan hukum yang lebih baik bagi mereka untuk menyatakan bahwa anak sang presiden, Hunter Biden, telah melanggar perintah Kongres jika dirinya kembali tidak hadir untuk memberikan kesaksian.

Hunter Biden, anak pertama dari presiden yang sedang menjabat yang menghadapi dakwaan kriminal, hadir dalam sebuah konferensi pers di luar Gedung Capitol pada Rabu pagi waktu setempat. Pada kesempatan itu, dia kembali menawarkan diri untuk memberikan kesaksian dalam sebuah sidang dengar pendapat, setelah sebelumnya menolak hadir dalam sebuah sidang tertutup yang diusulkan Partai Republik.

Hingga saat ini, belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Joe Biden, dalam kapasitas resminya saat ini atau di masa lalu, terlibat dalam penyalahgunaan posisi atau menerima pembayaran ilegal. Namun, masalah etika muncul terkait transaksi bisnis internasional keluarga Biden.

Kurang dari setahun menjelang pemilihan presiden 2024, presiden AS itu akan berjuang melawan upaya pemakzulan dari Partai Republik, sementara putranya berusaha menghindari hukuman penjara atas kasus pajak dan kasus yang berkaitan dengan senjata api.

Tahun ini, popularitas Presiden Biden menurun di tengah masalah inflasi yang masih tinggi, konflik Israel-Palestina yang semakin intens, dan sederet faktor lainnya.

Sebuah jajak pendapat NBC bulan lalu mengungkap bahwa popularitas Biden berada di titik terendah selama masa jabatannya, dengan sebagian besar pemilih memiliki pandangan "negatif" terhadap dirinya.

"Kekecewaan yang meluas bahwa pemerintah mana pun yang beroperasi di bawah aturan yang tidak kompeten saat ini tidak akan mencapai apa pun yang berguna bagi warga negara pada umumnya yang menurut saya paling mengkhawatirkan," kata Greg Cusack, mantan anggota DPR Iowa sekaligus anggota Partai Demokrat, kepada Xinhua.

"Sentimen inilah yang menurut saya ada di balik berkurangnya dukungan terhadap Biden, tidak hanya di kalangan warga kulit berwarna, tetapi juga di kalangan anak muda," kata Cusack.

Sementara itu di pihak Partai Republik, perebutan posisi calon presiden didominasi oleh mantan presiden AS Donald Trump, yang justru mendapat dukungan yang semakin kuat dari basis pendukungnya dengan empat dakwaan kriminal yang dihadapinya.

Dengan Trump memimpin dalam persaingan, mantan wakil presiden AS Mike Pence, Senator AS dari South Carolina Tim Scott, dan beberapa tokoh lainnya baru-baru ini mundur dari kampanye pemilihan presiden 2024 Partai Republik.

Laporan: Redaksi