Pembatasan pendidikan tinggi bagi perempuan oleh pemerintahan Taliban telah menuai kecaman internasional, dengan para diplomat Barat memberi isyarat bahwa Taliban harus mengubah arah kebijakannya terhadap perempuan untuk memiliki kesempatan pengakuan internasional formal dan pelonggaran isolasi ekonominya.

Jakarta (Indonesia Window) – Kementerian Pendidikan Tinggi di bawah pemerintahan Taliban baru-baru ini telah menyerukan universitas-universitas swasta di Afghanistan untuk tidak mengizinkan siswa perempuan mengikuti ujian masuk universitas bulan depan, menggarisbawahi kebijakannya untuk membatasi perempuan dari pendidikan tinggi.

Sebuah surat dari kementerian ditujukan kepada lembaga-lembaga di provinsi utara Afghanistan, termasuk Kabul, tempat ujian akan berlangsung mulai akhir Februari. Surat itu mengatakan lembaga-lembaga yang tidak mematuhi aturan ini akan menghadapi tindakan hukum.

Kementerian Pendidikan Tinggi pada bulan Desember mengatakan kepada pihak universitas untuk tidak mengizinkan mahasiswi “sampai pemberitahuan lebih lanjut”. Beberapa hari kemudian, pemerintah menghentikan sebagian besar pekerja LSM (lembaga swadaya masyarakat) perempuan untuk bekerja. Sebagian besar sekolah menengah khusus perempuan juga telah ditutup oleh pihak berwenang.

Pembatasan pendidikan tinggi perempuan, termasuk pembatasan bagi kaum wanita untuk bekerja di sektor publik, telah menuai kecaman internasional. Diplomat Barat telah memberi isyarat bahwa Taliban harus mengubah arah kebijakannya terhadap perempuan untuk memiliki kesempatan pengakuan internasional formal dan pelonggaran isolasi ekonominya.

Negara di Asia Tengah ini berada di tengah krisis ekonomi, sebagian karena sanksi yang mempengaruhi sektor perbankan dan pemotongan dana pembangunan.

Laporan Bank Dunia pekan ini juga menyatakan bahwa pemerintahan Taliban, yang mengatakan lebih fokus pada swasembada ekonomi, telah mempertahankan pengumpulan pendapatan yang kuat tahun lalu dan ekspor meningkat.

Sumber: Reuters

Laporan: Redaksi