Pemerintah federal akan mengalami shutdown pemerintahan, kecuali jika Kongres AS menyetujui rancangan undang-undang anggaran federal dalam beberapa jam ke depan.

Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (30/9) mengatakan bahwa jika terjadi penutupan pemerintahan (government shutdown), pemerintahannya akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap "banyak orang," dan menyalahkan pihak Demokrat atas kebuntuan negosiasi pendanaan saat ini.

"Ya, Demokrat menginginkan shutdown pemerintahan. Jadi, jika Anda menyebabkan shutdown, Anda harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi, kita akan mem-PHK banyak orang yang akan sangat terdampak, dan Demokrat, mereka (yang di-PHK) adalah dari Demokrat," ungkap Trump kepada awak media di Gedung Putih.

"Itu merupakan penutupan pemerintahan yang dilakukan oleh Donald Trump. Dia yang bertanggung jawab atas hal tersebut," ujar Pemimpin Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer di media sosial X saat mengunggah ulang video Trump.

Trump pada Selasa yang sama juga menyalahkan Demokrat karena bersikeras memberikan layanan kesehatan gratis bagi imigran ilegal, sebuah pesan yang digaungkan oleh Wakil Presiden AS JD Vance, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Mike Johnson, serta sejumlah anggota Partai Republik di Senat.

Dalam pidato di hadapan Senat AS sebelumnya pada Selasa yang sama, Schumer mengatakan bahwa terlalu banyak anggota dari Partai Republik yang berbohong mengenai sikap Partai Demokrat.

"Undang-undang melarang imigran tanpa dokumen menerima pembayaran dari Medicare, Medicaid, atau ACA (Affordable Care Act). Tidak ada uang, bahkan sepeser pun, dari dana federal yang dialokasikan ke sana," kata Schumer.

Pemerintah federal akan mengalami shutdown pemerintahan pada Rabu (1/10) pukul 00.01 dini hari, kecuali jika Kongres AS menyetujui rancangan undang-undang (RUU) anggaran federal dalam beberapa jam ke depan. Anggota dari Partai Republik, yang saat ini menguasai 53 kursi di Senat, membutuhkan setidaknya tujuh anggota dari Partai Demokrat di majelis tinggi AS itu untuk mendukung posisi Republik guna meloloskan RUU tersebut.

Laporan: Redaksi