
Pemilu Jepang kacau! Pengacara gugat hasil perhitungan suara

Para petugas bekerja di tempat penghitungan suara untuk pemilihan umum di Tokyo, Jepang, pada 8 Februari 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)
Sejumlah pengacara Jepang mengajukan gugatan ke berbagai pengadilan tinggi di seluruh negeri, menuntut agar hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibatalkan karena dianggap tidak konstitusional lantaran diselenggarakan tanpa mengoreksi ketimpangan bobot suara.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Sejumlah pengacara Jepang pada Senin (9/2) mengajukan gugatan ke berbagai pengadilan tinggi di seluruh negeri, menuntut agar hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Ahad (8/2) dibatalkan karena dianggap tidak konstitusional lantaran diselenggarakan tanpa mengoreksi ketimpangan bobot suara, menurut laporan media lokal.
Ketimpangan antara daerah pemilihan yang memiliki satu orang wakil dengan populasi terbesar dan terkecil mencapai 2,10 kali lipat dalam pemilu terbaru, seperti dilansir Kyodo News yang mengutip kalkulasi sementara.
Per 26 Januari, sehari sebelum kampanye resmi pemilu dimulai, Distrik No. 3 Hokkaido di Jepang utara memiliki jumlah pemilih terbesar dengan 462.999 orang, sementara Distrik No. 1 Tottori di Jepang barat memiliki jumlah pemilih terkecil dengan 220.820 orang, papar Kyodo News.
Pengacara Naofumi Ogawa mengatakan kepada media bahwa "kesetaraan dalam bobot suara merupakan prinsip dasar Konstitusi", seraya menyerukan agar ketimpangan bobot suara tersebut segera dikoreksi.
Gugatan tersebut diajukan ke sejumlah pengadilan, termasuk cabang Akita dari Pengadilan Tinggi Sendai dan Pengadilan Tinggi Osaka. Mahkamah Agung diperkirakan akan mengeluarkan keputusan terpadu setelah pengadilan-pengadilan tersebut menjatuhkan putusannya, kemungkinan per Maret 2027, menurut laporan tersebut.
Kesenjangan 2,10 kali lipat itu dibandingkan dengan 2,06 kali lipat dalam pemilihan majelis rendah Jepang sebelumnya pada 2024, ketika terjadi peningkatan dari 2,08 kali lipat pada 2021 usai undang-undang yang telah direvisi memangkas masing-masing satu kursi dari 10 prefektur dengan populasi lebih sedikit dan mengalokasikannya ke Tokyo serta empat prefektur padat penduduk lainnya.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Jumlah pengungsi Yaman tembus 129.438 orang, ribuan menyeberang ke Djibouti
Indonesia
•
23 Sep 2026

DPR AS tolak tarif Trump terhadap barang-barang dari Kanada
Indonesia
•
13 Feb 2026

Ismail Sabri perdana menteri baru Malaysia
Indonesia
•
21 Aug 2021

Penyelidikan PBB pastikan jurnalis Shireen Abu Akleh dibunuh tentara Israel
Indonesia
•
24 Jun 2022


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
