Kedaulatan digital Indonesia harus dilindungi, kandungan lokal atau barang-barang lokal harus betul-betul dipertahankan dan aset digital Indonesia termasuk data dan informasi serta akses pasar harus dijaga, kata Presiden Jokowi.

Jakarta (Indonesia Window) – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kedaulatan digital Indonesia harus dilindungi dengan menjaga aset teknologi elektronik tersebut dan terus mempertahankan produk lokal di pasar digital.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Rabu (4/10), di Istana Negara, Jakarta.

“Kita harus melindungi kedaulatan digital Indonesia dan betul-betul kita pertahankan yang namanya kandungan lokal, barang lokal. Kalau enggak bisa 100 persen barang kita, ya paling tidak 90 persen, 80 persen kandungan lokalnya. Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul data, informasi, akses pasar, semuanya,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden menyampaikan, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, mencapai 44 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2020, 77 miliar dolar pada 2022, dan diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar pada 2025 dan 360 miliar dolar pada 2030.

“Kalau yang namanya Digital Economy Framework Agreement di ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Ttenggara) ini bisa kita selesaikan negosiasinya di tahun 2025 yang angkanya terakhir tadi, yang 360 billion US dollar itu akan lipat menjadi dua kali. Artinya, 720 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan Rp11.250 triliun potensi ekonominya, sangat besar sekali,” ujar presiden.

Kepala negara pun menekankan pentingnya mempersiapkan talenta-talenta digital agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar dalam ekonomi digital.

“Kita harus jadi pemain. Menyiapkan pemain-pemain ini yang memerlukan kerja keras karena kita dibatasi oleh waktu. Teman-teman saya menyampaikan, waktunya hanya dua tahun, dari tahun kemarin, pertengahan tahun kemarin, hanya dua tahun bagaimana kita bisa menyiapkan talenta-talenta digital kita. Ini bukan barang yang mudah,” ujarnya.

Indonesia harus menjadi produsen, bukan hanya konsumen, presiden menekankan, seraya menambahkan bahwa saat ini, 123 juta masyarakat menjadi konsumen di pasar digital yang 90 persen barangnya berasal dari barang impor.

“Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce masih bagus, tapi 90 persen barang impor karena harganya sangat murah. Bahkan baju, kemarin ada yang dijual berapa? Rp5 ribu, Rp5 ribu. Artinya di situ ada predatory pricing, sudah mulai bakar uang yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini,” tegasnya.

Presiden pun mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak terkena penjajahan modern melalui penguasaan ekonomi, dan produk Indonesia harus menguasai pasar dalam negeri dan bahkan luar negeri.

“Syukur kita bisa masuk ekspor ke negara-negara, enggak usah jauh-jauh, di ASEAN dulu kita kuasai. Jangan sampai kita terlena, dalam hitungan bulan. Enggak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita enggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, presiden didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mesnesneg) Pratikno, dan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto.

Laporan: Redaksi