Penggunaan senapan angin tanpa kendali dinilai menjadi salah satu penyebab utama menyusutnya populasi satwa endemik Indonesia.

Bogor, Jawa Barat (Indonesia Window) – Maraknya penggunaan senapan angin tanpa pengawasan dinilai menjadi salah satu penyebab utama menyusutnya populasi satwa endemik Indonesia. Senjata yang diproduksi di dalam negeri, sehingga mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah tersebut, kerap disalahgunakan untuk perburuan liar yang tidak beretika dan bersifat pembantaian.

Hal tersebut disampaikan Ketua Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) yang juga pembina Forum Konservasi Satwaliar Indonesia (FOKSI), Dr. Rahmat Shah, pada akhir sesi pertama lokakarya ‘Perencanaan Aksi Konservasi Babi Kutil Jawa dan Babi Kutil Bawean’, di Taman Safari Indonesia (TSI) Prigen, Jawa Timur, Senin.

Menurut Rahmat, berbagai jenis satwa endemik Indonesia—mulai dari burung, kancil, macan, hingga musang—mengalami tekanan populasi serius akibat perburuan berlebihan menggunakan senapan angin.

“Begitu mudahnya orang mendapatkan senapan angin, harganya murah dan tidak terkontrol. Kalau ini dibiarkan, upaya konservasi yang kita lakukan jadi sia-sia,” ujarnya.

Dia membandingkan jerih payah lembaga konservasi yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menambah populasi satwa, dengan dampak perburuan liar yang bisa menghabiskan banyak individu hanya dalam satu malam.

“Kita di lembaga konservasi bekerja tiga bulan, enam bulan, satu tahun, bahkan tiga tahun, baru bisa menghasilkan satu atau dua ekor satwa. Tapi pembunuhan dengan senapan angin, dalam satu malam bisa berapa ekor yang mati,” tegasnya.

Rahmat menilai kondisi tersebut sebagai ketimpangan serius yang harus segera diatasi melalui penguatan kebijakan dan regulasi. Dia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang aturan kepemilikan dan penggunaan senapan angin, yang selama ini dinilai masih longgar dan minim pengawasan.

“Persyaratan untuk memiliki senjata, termasuk senapan angin, harus diatur dan teratur,” ujarnya, seraya menekankan, tidak bisa lagi senjata ini dijual bebas tanpa control.

Lebih lanjut, Rahmat menyoroti perbedaan konsep perburuan di Indonesia dengan praktik di sejumlah negara lain. Ia mencontohkan Brasil, yang memperbolehkan perburuan dengan tata krama dan etika ketat sebagai bagian dari pengelolaan dan pelestarian populasi satwa.

“Di luar negeri boleh berburu, tapi ada aturannya. Yang diburu itu jantan dan sudah tua, karena membawa banyak betina. Tidak boleh menyiksa, kulitnya diambil, dagingnya ditinggalkan untuk mangsa satwa lain, dan tidak boleh mengambil anak-anaknya,” jelasnya.

Sementara itu, kondisi perburuan di Indonesia dinilai jauh dari prinsip etika konservasi. Rahmat memperkirakan sekitar 70–80 persen, bahkan lebih, pemburu satwa liar di Tanah Air saat ini bertindak seperti pembantai.

“Mereka berburu malam hari pakai senter. Yang diambil justru anak-anak dan betina. Ini bukan perburuan, tapi pembantaian,” tegasnya.

 “Ke depan, kita harus menjaga populasi satwa kita untuk anak cucu. Boleh berburu, tapi harus ada etika dan aturan yang jelas. Kalau tidak, habis kekayaan alam yang seharusnya menjadi warisan anak-cucu kita,” pungkasnya.

Laporan: Redaksi