Sengketa maritim hanyalah bagian dari hubungan Vietnam-China, dan diyakini bahwa kedua pihak dapat menanganinya dengan baik berdasarkan semangat saling percaya dan saling menghormati.

Hanoi, Vietnam (Xinhua) – China dan Vietnam mencapai kesepakatan untuk mengupayakan penyelesaian sengketa maritim yang langgeng dalam kunjungan kenegaraan ke Vietnam yang dilakukan oleh Presiden China Xi Jinping, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC).

Menurut pernyataan bersama yang dirilis pada Rabu (13/12), kedua pemimpin negara menggelar pertukaran pandangan yang mendalam dan jujur mengenai isu-isu maritim dalam kunjungan itu, dengan kedua pihak menekankan perlunya pengelolaan yang lebih baik dan secara aktif menyelesaikan sengketa maritim, untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan kawasan pada umumnya.

Kedua pihak, kata pernyataan itu, sepakat untuk terus mematuhi konsensus penting yang dicapai oleh pemimpin kedua partai dan kedua negara, melanjutkan konsultasi yang bersahabat, memperkuat delegasi negosiasi perbatasan pada tingkat pemerintah dan kelompok-kelompok kerja di bawah mereka, serta secara aktif mencari penyelesaian dasar dan jangka panjang yang dapat diterima bersama dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang mengatur penyelesaian masalah isu-isu terkait laut antara China dan Vietnam serta hukum internasional termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kedua pihak sepakat untuk secara aktif mendorong konsultasi soal pembangunan maritim bersama dan negosiasi tentang delimitasi wilayah laut di luar muara Teluk Beibu, yang bertujuan mencapai kemajuan nyata dalam dua bidang tersebut sesegera mungkin, imbuh pernyataan itu.

Kedua pihak sepakat melanjutkan implementasi yang komprehensif dan efektif untuk Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration on the Conduct of Parties/DOC) di Laut China Selatan, serta merampungkan Kode Etik (Code of Conduct/COC) di Laut China Selatan yang efektif dan substantif dan didasarkan pada konsensus melalui konsultasi, yang sejalan dengan hukum internasional termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, bunyi pernyataan tersebut.

Mereka juga sepakat untuk menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperumit situasi atau meningkatkan perselisihan, dan bersama-sama memelihara stabilitas kemaritiman.

Dalam kunjungan selama dua hari tersebut, Xi dan sejumlah pemimpin Vietnam bertukar pandangan soal penanganan perselisihan maritim yang tepat pada beberapa kesempatan.

Sengketa maritim hanyalah bagian dari hubungan Vietnam-China, dan diyakini bahwa kedua pihak dapat menanganinya dengan baik berdasarkan semangat saling percaya dan saling menghormati, tutur Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong saat melangsungkan pertemuan dengan Xi pada Selasa (12/12).

Dalam kesempatannya, Xi menyampaikan bahwa China dan Vietnam harus mengubah tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh isu maritim menjadi peluang kerja sama bilateral.

Kedua pihak harus secara aktif berdiskusi dan melaksanakan lebih banyak proyek kerja sama maritim serta berupaya mendorong pembangunan maritim bersama, imbuh Xi.

Saat bertemu dengan Presiden Vietnam Vo Van Thuong pada Rabu, Xi menegaskan kembali bahwa China bersedia meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Vietnam untuk menemukan solusi jangka panjang perihal isu maritim yang dapat diterima oleh kedua pihak, serta mendorong semua pihak agar mencapai Kode Etik di Laut China Selatan yang substantif dan efektif sesegera mungkin.

"Dunia bisa damai jika para tetangga mengutamakan diplomasi dan kerja sama alih-alih konflik dan permusuhan," tutur Kin Phea, Direktur Jenderal International Relations Institute of Cambodia.

"Membina hubungan yang kuat antara China dan Vietnam dapat membangun kepercayaan, terlibat dalam dialog, dan menemukan penyelesaian yang damai untuk segala perselisihan dan konflik yang berpotensi timbul," imbuhnya.

Laporan: Redaksi