Washington melanggar peraturan Majelis Umum PBB dengan mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro secara sepihak, dan mengatakan bahwa pernyataan Petro di New York bukanlah hasutan untuk melakukan kekerasan, seperti yang dituduhkan AS, melainkan seruan untuk menghentikan "genosida yang berdampak terhadap kemanusiaan".

Bogota, Kolombia (Xinhua/Indonesia Window) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Kolombia Rosa Villavicencio pada Senin (29/9) mengatakan bahwa dirinya akan melepaskan visa Amerika Serikat (AS) miliknya sebagai bentuk solidaritas dengan Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang visanya dicabut setelah mengkritik tindakan Israel di Gaza dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

"Kami tidak bisa menerima bahwa kekuatan asing memutuskan siapa yang dapat berbicara atau menghadiri forum internasional atas nama negara Kolombia. Martabat bangsa kami tidak dapat dinegosiasikan," ujar Villavicencio kepada awak media dalam konferensi pers di Bogota, ibu kota Kolombia.

Villavicencio mengatakan bahwa keputusannya merupakan tindakan politik yang sejalan dengan upaya untuk membela kedaulatan Kolombia. Dengan mencabut visa Petro, AS telah melanggar norma-norma diplomatik internasional dan melemahkan kekebalannya, imbuh Villavicencio. "Kedaulatan kami tidak tunduk. Kolombia menuntut respek," tulisnya di media sosial X.

Menlu Kolombia itu menambahkan bahwa negara itu akan terus berpartisipasi secara independen dalam forum-forum multilateral. Dia juga mengatakan bahwa berdasarkan perjanjian markas besar PBB tahun 1947, AS berkewajiban menjamin semua delegasi dapat masuk.

Sang menteri menuduh Washington melanggar peraturan Majelis Umum PBB dengan mencabut visa Petro secara sepihak, dan mengatakan bahwa pernyataan Petro di New York bukanlah hasutan untuk melakukan kekerasan, seperti yang dituduhkan AS, melainkan seruan untuk menghentikan "genosida yang berdampak terhadap kemanusiaan".

Villavicencio juga menyerukan agar negara "netral" dipertimbangkan untuk menjadi tuan rumah markas besar PBB guna memperkuat multilateralisme.

Laporan: Redaksi