
AI berkembang terlalu cepat, Sekjen PBB desak dunia perkuat pengaman

Robot humanoid memperagakan kemampuan mengambil dan memilah barang dalam ajang World AI Conference 2026 dan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Tata Kelola AI Global di Shanghai, China timur, pada 19 Juli 2026. (Xinhua/Liu Ying)
PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (16/9) menyerukan upaya global yang terkoordinasi guna menetapkan batas pengaman untuk kecerdasan buatan (AI).
"Kita memerlukan pemahaman bersama mengenai cara memajukan pengembangan AI yang aman, terjamin, dan bertanggung jawab, sembari mengidentifikasi kapan sistem yang kian canggih ini mungkin memerlukan pengaman yang lebih ketat atau langkah tambahan untuk mengelola potensi risiko," ujar Guterres dalam konferensi pers menjelang Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB tahun ini.
"Hal ini menuntut kerja sama internasional yang sungguh-sungguh serta upaya global yang terkoordinasi," imbuhnya.
Dia memperingatkan bahwa dunia tidak boleh membiarkan persaingan yang menurunkan standar keamanan AI di tengah situasi perpecahan geopolitik.
"Kita memerlukan batas pengaman untuk membangun kepercayaan, serta menjadikan AI aman, transparan, dan akuntabel, dengan menempatkan martabat manusia sebagai pusatnya. Di saat dunia menghadapi tiga ancaman eksistensial, yakni AI yang tak terkendali, krisis iklim, dan kesenjangan yang kian mendalam hingga ke tingkat yang tak dapat ditoleransi, kerja sama internasional menjadi lebih penting daripada sebelumnya," ujarnya.
AI memiliki potensi luar biasa untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pembelajaran, memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan ketahanan iklim, dan banyak lagi. Namun, semakin banyak pula pihak pengembang AI yang mulai menyuarakan peringatan bahwa laju pengembangan teknologi ini telah melampaui pemahaman kita mengenai risiko-risikonya. Ada yang menyerukan jeda sementara. Banyak pula yang mendesak perlunya penerapan batas pengaman, ujar Guterres.
"Kita tidak boleh mengabaikan kekhawatiran yang muncul, terutama dari mereka yang berada di garis depan pengembangan AI," kata sang sekjen.
Pemerintah harus memikul tanggung jawab mereka. Melindungi warga negara, termasuk dari ancaman AI, merupakan tanggung jawab utama setiap pemerintah. Namun, koordinasi global juga sangat diperlukan mengingat AI tidak mengenal batas negara, begitu pula dengan risiko yang ditimbulkannya, sebut Guterres.
Guterres memperingatkan bahwa jeda sukarela yang dilakukan sendiri-sendiri, tidak dapat diverifikasi, dan tidak merata penerapannya tidak akan mampu mengatasi masalah tersebut.
"Jika kita percaya pengembangan AI harus diperlambat ketika risikonya menjadi terlalu besar, kita membutuhkan lebih dari sekadar niat baik," imbuh Guterres.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Sebuah studi baru temukan perbedaan dampak ‘long COVID’ pada remaja dan anak-anak
Indonesia
•
23 Aug 2024

Indeks Inovasi China naik 6 persen pada 2023
Indonesia
•
26 Oct 2024

Terapi hormon dapat pengaruhi risiko kanker payudara pada wanita berusia di bawah 55 tahun
Indonesia
•
02 Jul 2025

Spesies pakis langka yang jadi dulu jadi santapan dinosaurus ditemukan di China selatan
Indonesia
•
12 Mar 2026


Berita Terbaru

Fokus Berita – Kamera profesional mulai terancam? Ponsel China hadirkan sensor 1 inci dan ‘zoom’ periskop
Indonesia
•
25 Sep 2026

Makam piramida era Romawi simpan adegan langka perjalanan Dewa Ra ke dunia bawah
Indonesia
•
25 Sep 2026

China operasikan 354.000 robot industri pada 2025, hampir 60 persen dari total dunia
Indonesia
•
24 Sep 2026

Dunia terbelah soal AI di PBB: Guterres desak aturan, Trump tolak pembatasan global
Indonesia
•
24 Sep 2026
