
Greenpeace minta Taiwan segera implementasikan UU Konvensi Pekerjaan Penangkapan Ikan

Sebuah perahu nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan berlayar menuju pelabuhan perikanan Kalibaru di Kalibaru, Jakarta Utara, pada 10 Juli 2024. (Xinhua/Veri Sanovri)
Direktorat Jenderal Perikanan Taiwan menyatakan bahwa perancangan Undang-Undang Implementasi Konvensi Penangkapan Ikan telah diumumkan pada 22 September tahun ini, dengan menerima pendapat dari semua lapisan masyarakat dan akan ditindaklanjuti berdasarkan prosedur legalisasi hukum.
Jakarta (Indonesia Window) – Badan Hukum terkait Greenpeace (LSM lingkungan internasional) telah meminta Pemerintah Taiwan untuk sesegera mungkin memublikasikan jadwal penerapan Undang-Undang Implementasi Konvensi Pekerjaan Penangkapan Ikan dan memulai penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran dan tuntutan lainnya.Hal tersebut disampaikan pada konferensi pers, 12 Desember 2024, menurut keterangan pers tertulis dari Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO), yang diterima di Jakarta, Ahad.Menurut keterangan tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Taiwan menyatakan bahwa perancangan Undang-Undang Implementasi Konvensi Penangkapan Ikan telah diumumkan pada 22 September tahun ini, dengan menerima pendapat dari semua lapisan masyarakat dan akan ditindaklanjuti berdasarkan prosedur legalisasi hukum.Selain itu, mengenai dugaan kasus pelanggaran yang disebutkan pada konferensi pers tersebut, lembaga pemerintah Taiwan itu akan secara aktif menyelidiki bukti-bukti spesifik, dan ditangani sesuai dengan hukum, serta tidak membiarkan terjadinya kerugian terhadap hak-hak awak kapal.Menyikapi laporan investigasi tentang 12 kapal ikan yang diduga melakukan pelanggaran tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Taiwan telah memulai prosedur investigasi setelah menerima informasi relevan dari Greenpeace pada tanggal 10 Desember.Namun, dikarenakan informasi tersebut diduga berasal dari tahun 2019, awak kapal yang dipekerjakan saat itu telah meninggalkan kapal dan pulang ke negaranya masing-masing. Oleh karena itu, badan yang memberikan laporan ini diminta untuk memberikan bukti spesifik atas kasus tersebut, agar penyelidikan yang bermanfaat dan bermakna dapat dilakukan sesegera mungkin dan dapat secara efektif melindungi hak dan kepentingan awak kapal.Laporan: SelesaiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Turkiye akan kirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina jika diperlukan
Indonesia
•
08 Mar 2025

Eropa kena serangan siber yang mengancam kehidupan sehari-hari, dari penyimpanan plasma darah hingga penerbangan
Indonesia
•
07 Nov 2026

Kedubes Sudan: Anak-anak direkrut Pasukan Pendukung Cepat untuk jadi tentara melawan Angkatan Bersenjata Sudan
Indonesia
•
04 May 2023

Chad menyatakan 'darurat pangan', desak bantuan internasional
Indonesia
•
03 Jun 2022


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
