China tegas menentang sanksi sepihak dan “yurisdiksi lengan panjang”

26 October 2024

Sebuah drone mengantar pesanan di Pelabuhan Futian di Shenzhen, Provinsi Guangdong, China selatan, pada 23 Oktober 2024. Sebuah rute pengiriman drone, yang merupakan rute reguler pertama di area pelabuhan itu, resmi mulai beroperasi di Shenzhen pada Rabu (23/10). Para pelanggan akan menerima pesanan mereka hanya dalam waktu 10 menit setelah melakukan pemesanan. Para komuter Hong Kong dan Shenzhen dapat menikmati layanan pengiriman tersebut di dekat perlintasan perbatasan. (Xinhua/Mao Siqian)

Drone sipil yang tidak terikat oleh regulasi ketat terkait pengendalian senjata atau keamanan teknologi tidak boleh digunakan untuk tujuan militer yang melanggar peraturan.

Beijing, China (Xinhua/Indonesia Window) – China dengan tegas menentang sanksi sepihak dan yurisdiksi lengan panjang (long-arm jurisdiction), kata seorang juru bicara (jubir) Kementerian Perdagangan (Ministry of Commerce/MOC) China pada Kamis (24/10) saat menanggapi pertanyaan mengenai sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap entitas terkait pesawat nirawak (drone) milik China.

Jubir MOC, He Yadong, mengatakan bahwa China memiliki langkah-langkah ketat dalam mengontrol ekspor produk militer dan barang berkegunaan ganda (dual-use) yang dapat digunakan untuk penerapan sipil maupun militer, serta mewajibkan perusahaan yang memperdagangkan barang-barang yang dikendalikan secara internasional untuk mematuhi hukum dan peraturan yang relevan.

Sejumlah petani menggunakan drone untuk menyemprotkan pupuk atau pestisida ke sawah di Huangnigang, Distrik Nanjiao, Chuzhou, Provinsi Anhui, China timur, pada 7 September 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi pintar secara bertahap diterapkan ke dalam pengelolaan pertanian di Distrik Nanjiao, Chuzhou. (Xinhua/Cao Li)

Sejak awal krisis Ukraina, China mengeluarkan beberapa pengumuman terkait pengendalian drone dan secara tegas menetapkan bahwa drone sipil yang tidak terikat oleh regulasi ketat terkait pengendalian senjata atau keamanan teknologi tidak boleh digunakan untuk tujuan militer yang melanggar peraturan. Sejumlah otoritas terkait telah memperketat proses pemeriksaan dan persetujuan penerbitan izin ekspor drone sesuai dengan hukum, serta telah meningkatkan prosedur pemeriksaan terhadap ekspor ilegal.

China dengan tegas menolak sanksi sepihak dan "yurisdiksi lengan panjang" yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional dan tidak disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, kata sang jubir.

Ketika menyangkut tindakan jahat yang menjatuhkan sanksi atau menekan perusahaan-perusahaan China dengan mengaitkannya pada isu terkait Rusia, China akan dengan tegas melindungi hak dan kepentingannya yang sah, tutur He.

Laporan: Redaksi