
Dubes Iran tegaskan keberadaan ‘Polisi Sosial’ berdasarkan tuntutan masyarakat

Duta Besar Republik Islam Iran Mohammad Khoush Heikal Azad saat media briefing di Jakarta, Rabu (19/10/2022). (Indonesia Window)
Polisi Sosial Iran bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial, menjaga ‘kesehatan’ masyarakat dan lingkungan sosial, dan negara. Atau dalam Islam, mereka melakukan amar ma’ruf nahi mungkar.
Jakarta (Indonesia Window) – Duta Besar Republik Islam Iran Mohammad Khoush Heikal Azad menegaskan bahwa keberadaan “Polisi Sosial” yang bertugas menegakkan aturan negara terkait hijab atau pakaian wanita merupakan tuntutan masyarakat dan para ulama.“Polisi Sosial di Iran berdiri atas tuntutan masyarakat dan ulama, yang bertujuan menangani masalah hijab di tengah masyarakat, di tengah gerakan untuk melepaskan hijab di Iran,” kata Dubes Azad dalam media briefing di Jakarta pada Rabu malam (19/10).Aturan hijab dan jilbab di Iran, serta keberadaan pihak berwenang yang disebut oleh media massa sebagai ‘Polisi Moral’ – Dubes Iran mengoreksi kata ini menjadi “Polisi Sosial” – telah menjadi sorotan di tengah publik menyusul kematian Mahsa Amini.Amini, wanita berusia 22 tahun yang ditahan awal bulan ini di ibu kota, Teheran, oleh Polisi Sosial Iran karena tidak mengikuti aturan berpakaian negara, meninggal di rumah sakit pada 16 September, tiga hari setelah koma yang didahului dengan stroke.Pada 7 Oktober 2022, Organisasi Kedokteran Forensik Iran menjelaskan penyebab kematian Amini dengan mengeluarkan sebuah pernyataan.“Dalam keterangan disebutkan bahwa kematian tersebut bukan disebabkan oleh pukulan di kepala atau organ vital dan anggota tubuh melainkan almarhumah Mahsa Amini meninggal dunia akibat hipoksia serebral, gangguan irama jantung mendadak, penurunan tekanan darah dan kehilangan kesadaran, serta kekurangan oksigen ke otak,” terang Dubes Azad.Tugas Polisi Sosial, lanjut dia, adalah memberikan pengarahan kepada warga, baik laki-laki maupun perempuan, yang ditemukan berpakaian tidak mengikuti aturan negara.“Mereka akan dibawa ke markas untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut, dan disarankan untuk mengikuti kursus tentang masalah hijab (bagi perempuan). Setelah itu, mereka bisa pulang ke rumah masing-masing,” jelas Dubes Azad, seraya menambahkan bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan pakaian dapat diperbaiki langsung di tempat kejadian.“Ini Polisi Sosial, bukan polisi moral, karena mereka bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial, menjaga ‘kesehatan’ masyarakat dan lingkungan sosial, dan negara. Atau dalam Islam, mereka melakukan amar ma’ruf nahi mungkar (menyeru untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran),” imbuh dubes.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Penelitian sebut lebih dari 1 dari 10 warga Australia alami Long COVID-19
Indonesia
•
14 Oct 2022

Subvarian baru Omicron XBB.1.16 terus menyebar dengan cepat di AS
Indonesia
•
06 May 2023

PBB: Tahap pertama kampanye antipolio di Gaza tuntas, 560.000 anak telah divaksinasi
Indonesia
•
14 Sep 2024

Utusan PBB: Dunia 'kehabisan' kesabaran dengan Taliban
Indonesia
•
28 Sep 2022


Berita Terbaru

Krisis pendidikan AS: 1.156 sekolah negeri ditutup akibat penurunan jumlah siswa dan kebijakan imigrasi
Indonesia
•
11 Nov 2026

‘Merengkuh Luka Peradaban’, pameran seni yang mengajak publik merenungkan krisis sampah
Indonesia
•
09 Nov 2026

Media massa dunia serukan pemanfaatan AI untuk perkuat akurasi dan kredibilitas pemberitaan
Indonesia
•
06 Nov 2026

Feature – Ada 323 juta lansia di China, kursus AI dan teknologi ‘drone’ jadi tren baru masa pensiun
Indonesia
•
05 Nov 2026
