
AS veto resolusi DK PBB yang tuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza

Para perwakilan memberikan suara mengenai rancangan resolusi saat pertemuan Dewan Keamanan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York City pada 1 Desember 2023. (Xinhua/PBB/Eskinder Debebe)
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan kepada dewan tersebut bahwa hasil pemungutan suara itu adalah "bencana," seraya menambahkan: "Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Setiap nyawa adalah suci, layak diselamatkan."
PBB (Xinhua) – Amerika Serikat (AS) pada Jumat (8/12) memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.Resolusi tersebut, yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan didukung oleh lebih dari 100 negara, mendapat dukungan 13 dari 15 anggota Dewan Keamanan, dengan Inggris menyatakan abstain.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk mendesak badan paling berkuasa di organisasi itu agar menyerukan gencatan senjata.Pasal 99 menyatakan, "Sekretaris jenderal dapat menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional."Teks resolusi tersebut menyerukan penghentian segera pertempuran antara Hamas dan Israel, dan perlindungan warga sipil Israel dan Palestina berdasarkan hukum kemanusiaan internasional. Resolusi itu juga menuntut pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat.Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengatakan kepada dewan tersebut bahwa hasil pemungutan suara itu adalah "bencana," seraya menambahkan: "Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Setiap nyawa adalah suci, layak diselamatkan."Dia menyatakan "sangat disesalkan" bahwa Dewan Keamanan terhambat dalam memenuhi tugasnya, melalui sebuah resolusi yang baru diadopsi, di tengah krisis tersebut.Alih-alih membiarkan Dewan Keamanan melaksanakan tugasnya dengan setidaknya mengeluarkan seruan definitif, setelah dua bulan terjadinya pembantaian massal dan kekejaman, "penjahat perang diberi lebih banyak waktu untuk melakukan kejahatan mereka," ujar Mansour."Bagaimana ini bisa dibenarkan? Bagaimana bisa orang-orang membenarkan pembantaian terhadap seluruh masyarakat tersebut?" tambahnya.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Pakar Denmark sebut teori Nord Stream "dari segi politik sesuai dengan" Barat
Indonesia
•
09 Mar 2023

Presiden Filipina janji akan tingkatkan kualitas hidup rakyat
Indonesia
•
30 Jul 2023

Netanyahu akan perintahkan militernya capai tujuan perang di Gaza "tanpa terkecuali"
Indonesia
•
06 Aug 2025

Pengadilan Turkiye penjarakan seumur hidup 11 terdakwa atas kebakaran hotel mematikan
Indonesia
•
02 Nov 2025


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
