Israel sengaja menghalangi masuknya komite teknokratik ke Gaza, sehingga kelompok itu tidak mengetahui kapan atau bagaimana mereka akan memulai pekerjaan mereka di lapangan. 

Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Hamas pada Selasa (20/1) mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan efektif untuk menekan Israel agar segera dan sepenuhnya menghentikan apa yang disebutnya sebagai pelanggaran terus-menerus terhadap perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza.

Seruan itu disampaikan dalam memorandum politik yang diajukan oleh Hamas kepada mediator Mesir, Qatar, dan Turkiye, serta pihak penjamin dan organisasi internasional, yang sekaligus menandai 100 hari sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 lalu.

Dalam memorandum tersebut, Hamas menegaskan kembali komitmen penuh mereka terhadap perjanjian tersebut dan menggambarkannya sebagai kerangka kerja yang mengikat, yang bertujuan untuk "menghentikan pertumpahan darah, alih-alih tameng politik untuk melanjutkan agresi atau mengulangi kebijakan genosida".

Sejak gencatan senjata diberlakukan, 483 warga Palestina tewas di Gaza, termasuk 169 anak-anak, 64 perempuan, 191 pria sipil, dan 39 anggota faksi Palestina, menurut memorandum tersebut. Disebutkan pula bahwa 96,3 persen dari mereka yang tewas berada di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah terlindungi berdasarkan isi perjanjian tersebut.

Memorandum itu lebih lanjut menguraikan bahwa pihak Israel telah melakukan 1.298 pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata, termasuk 428 insiden penembakan langsung, 66 kali kendaraan militer memasuki zona gencatan senjata, dan 604 kasus serangan udara dan artileri terhadap kawasan permukiman sipil.

Memorandum tersebut juga menuduh Israel menghambat sektor kesehatan di Gaza dengan memblokir masuknya pasokan medis penting dan bahan rekonstruksi, serta tidak membuka akses bantuan kemanusiaan sebagaimana yang telah disepakati, sembari memanipulasi jumlah truk bantuan yang masuk ke Gaza.

Hamas menyerukan agar fase pertama perjanjian dipenuhi dan segera dilanjutkan ke fase kedua, yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Memorandum tersebut menekankan perlunya memastikan Israel mematuhi garis penarikan pasukan yang telah disepakati, serta menyerukan pembentukan mekanisme pemantauan internasional yang netral di lapangan untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan gencatan senjata dan penyaluran bantuan.

Memorandum tersebut juga menuntut 600 truk bantuan harian, termasuk 50 truk yang membawa bahan bakar, di bawah pengawasan internasional, serta operasi bantuan PBB yang bebas hambatan. Lebih lanjut, memorandum itu mendesak agar Israel segera membuka Perlintasan Rafah untuk memberikan akses bagi pasokan medis, bahan bangunan, dan peralatan konstruksi yang diperlukan untuk pekerjaan rekonstruksi.

Hamas juga menuntut agar Israel ditekan untuk mengungkap nasib seluruh tahanan, membebaskan perempuan dan anak-anak, serta memulangkan jenazah yang masih ada di pihak Israel.

Sebuah komite teknokratik Palestina beranggotakan 15 orang, yang dibentuk untuk mengelola Gaza pascaperang untuk sementara waktu, secara resmi memulai kerjanya di Kairo pada Jumat (16/1).

Pada Selasa, surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa Israel sengaja menghalangi masuknya komite teknokratik tersebut ke Gaza, sehingga kelompok itu tidak mengetahui kapan atau bagaimana mereka akan memulai pekerjaan mereka di lapangan. 

Laporan: Redaksi