
Inggris akan akui Negara Palestina kecuali Israel berkomitmen pada perdamaian jangka panjang

Orang-orang berjalan di Jembatan Westminster di London, Inggris, pada 8 Desember 2024. (Xinhua/Li Ying)
Inggris menuntut Israel untuk segera mengambil langkah substantif guna mengakhiri "situasi memprihatinkan di Gaza" dan berkomitmen pada tujuan perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan.
London/PBB, London (Xinhua/Indonesia Window) – Downing Street pada Selasa (29/7) menuntut Israel untuk segera mengambil langkah substantif guna mengakhiri "situasi memprihatinkan di Gaza" dan berkomitmen pada tujuan perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan. Jika tidak, pemerintah Inggris pada September nanti akan mengakui Negara Palestina demi "melindungi kelangsungan solusi dua negara."Dalam pernyataannya, Downing Street meminta Israel untuk segera mengizinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza demi mencegah bencana kelaparan di wilayah kantung tersebut, serta mendesak Israel agar menyetujui gencatan senjata dan secara tegas menyatakan tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat.Pernyataan itu juga meminta Hamas untuk segera membebaskan semua sandera.Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer menjelaskan lebih lanjut tentang sifat bersyarat dari pengakuan status kenegaraan Palestina ini dalam konferensi pers pada Selasa. Dia menjelaskan bahwa tujuan utama pemerintah Inggris adalah mengubah realitas di lapangan, dan "persyaratan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut."Starmer juga mengungkapkan latar belakang pemilihan waktu dari pernyataan tersebut. "Saya sangat khawatir gagasan solusi dua negara saat ini akan makin surut dan makin tenggelam dibandingkan bertahun-tahun yang lalu," ujarnya."Tidak ada solusi yang lebih baik bagi masa depan kawasan tersebut selain solusi dua negara." Menurut solusi tersebut, Israel dapat memiliki perbatasan yang aman dan diakui serta dapat hidup damai dengan tetangga mereka, bebas dari ancaman terorisme. Sementara itu, warga Palestina hidup di negara mereka sendiri, dengan bermartabat dan aman, serta bebas dari pendudukan. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris David Lammy pada Selasa dalam konferensi internasional tingkat tinggi mengenai "Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara" yang diadakan di markas besar PBB.
Seorang warga Palestina berpartisipasi dalam aksi demonstrasi menentang perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan kebijakan kelaparan yang diberlakukan terhadap penduduk Gaza di Kota Nablus, Tepi Barat, Palestina, pada 29 Juli 2025. (Xinhua/Nidal Eshtayeh)
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Menlu China dan Prancis gelar pertemuan, bahas hubungan bilateral
Indonesia
•
20 Dec 2022

UNHRC: AS tak bisa menarik diri saat sudah tak lagi menjadi anggota
Indonesia
•
07 Feb 2025

Paranoia politik rusak momentum hubungan China-AS
Indonesia
•
28 Dec 2023

Arab Saudi tak batasi jumlah jamaah umroh di musim baru
Indonesia
•
04 Aug 2021


Berita Terbaru

Negara-Negara UE sepakat jatuhkan sanksi terhadap pemukim Israel
Indonesia
•
12 May 2026

Ganggu penerbangan sipil, Israel minta pesawat militer AS tinggalkan bandara Ben Gurion
Indonesia
•
12 May 2026

Menteri kabinet senior Inggris desak PM Starmer tetapkan jadwal pengunduran dirinya
Indonesia
•
12 May 2026

AS intensifkan pengumpulan intelijen militer di lepas pantai Kuba
Indonesia
•
11 May 2026
