
PM Australia sebut bantahan Israel soal kelaparan di Gaza tidak masuk akal

Dua anak pengungsi Palestina yang menderita malnutrisi dan 'cerebral palsy' terlihat di dalam sebuah sekolah yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan di sebelah barat laut Gaza City pada 25 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan menyebut bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.
Canberra, Australia (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyebut bantahan Israel tentang kelaparan di Gaza "tidak masuk akal."Saat berbicara di Canberra pada Selasa (29/7) dalam pertemuan partainya yang berkuasa, yakni Partai Buruh, Albanese mengecam klaim PM Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Duta Besar Israel untuk Australia Amir Meron yang menyatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza.Meskipun ada peringatan atas informasi yang diberikan oleh Hamas, Israel-lah yang mencegah jurnalis masuk, kata Albanese."Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza itu di tidak masuk akal."Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (28/7), Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, maupun kebijakan kelaparan di Gaza.Meron dikabarkan mengatakan kepada sejumlah jurnalis dari beberapa media Australia dalam sebuah taklimat pers di Canberra pada Senin bahwa Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.Komentar Meron itu muncul setelah Albanese pada Ahad (27/7) mengatakan kepada televisi Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa Israel "jelas" melanggar hukum internasional dengan membatasi bantuan di Gaza dan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (25/7) pekan lalu bahwa penolakan bantuan dan pembunuhan warga sipil "tidak dapat dibela atau diabaikan."Saat ditanya dalam pertemuan pada Selasa soal kapan Australia akan mengakui status kenegaraan Palestina, Albanese mengatakan bahwa pemerintahannya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengambil langkah itu, termasuk reformasi demokratis.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Arab Saudi larang warganya bekerja di bawah matahari mulai 15 Juni
Indonesia
•
12 Jun 2022

Konflik di RD Kongo paksa sekitar 78.000 anak mengungsi selama sepekan terakhir
Indonesia
•
13 Feb 2024

Feature – Sopir taksi di Mesir ubah taksi jadi perpustakaan keliling, dorong minat baca warga
Indonesia
•
03 Jul 2024

Hamas sebut bantuan yang masuk ke Gaza hanya penuhi kurang dari 1 persen kebutuhan penduduk
Indonesia
•
26 May 2025


Berita Terbaru

Krisis pendidikan AS: 1.156 sekolah negeri ditutup akibat penurunan jumlah siswa dan kebijakan imigrasi
Indonesia
•
11 Nov 2026

‘Merengkuh Luka Peradaban’, pameran seni yang mengajak publik merenungkan krisis sampah
Indonesia
•
09 Nov 2026

Media massa dunia serukan pemanfaatan AI untuk perkuat akurasi dan kredibilitas pemberitaan
Indonesia
•
06 Nov 2026

Feature – Ada 323 juta lansia di China, kursus AI dan teknologi ‘drone’ jadi tren baru masa pensiun
Indonesia
•
05 Nov 2026
