PM Australia sebut bantahan Israel soal kelaparan di Gaza tidak masuk akal

Dua anak pengungsi Palestina yang menderita malnutrisi dan 'cerebral palsy' terlihat di dalam sebuah sekolah yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan di sebelah barat laut Gaza City pada 25 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan menyebut bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.
Canberra, Australia (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyebut bantahan Israel tentang kelaparan di Gaza "tidak masuk akal."Saat berbicara di Canberra pada Selasa (29/7) dalam pertemuan partainya yang berkuasa, yakni Partai Buruh, Albanese mengecam klaim PM Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Duta Besar Israel untuk Australia Amir Meron yang menyatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza.Meskipun ada peringatan atas informasi yang diberikan oleh Hamas, Israel-lah yang mencegah jurnalis masuk, kata Albanese."Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza itu di tidak masuk akal."Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (28/7), Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, maupun kebijakan kelaparan di Gaza.Meron dikabarkan mengatakan kepada sejumlah jurnalis dari beberapa media Australia dalam sebuah taklimat pers di Canberra pada Senin bahwa Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.Komentar Meron itu muncul setelah Albanese pada Ahad (27/7) mengatakan kepada televisi Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa Israel "jelas" melanggar hukum internasional dengan membatasi bantuan di Gaza dan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (25/7) pekan lalu bahwa penolakan bantuan dan pembunuhan warga sipil "tidak dapat dibela atau diabaikan."Saat ditanya dalam pertemuan pada Selasa soal kapan Australia akan mengakui status kenegaraan Palestina, Albanese mengatakan bahwa pemerintahannya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengambil langkah itu, termasuk reformasi demokratis.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

PFI Bogor-Kreativa Multimedia beri pelatihan foto jurnalistik untuk mahasiswa
Indonesia
•
07 Aug 2025

LSPR Institute buka perwakilan di Korea Selatan
Indonesia
•
27 Apr 2025

Tingkat stres di Jerman capai rekor tertinggi di tengah meningkatnya tekanan pribadi dan krisis global
Indonesia
•
28 Nov 2025

China berupaya bangun masyarakat digital yang inklusif bagi warga lansia
Indonesia
•
04 Apr 2023
Berita Terbaru

Kolaborasi ponpes tahfizh MSQ dengan Indonesia Window tingkatkan kapasitas dakwah
Indonesia
•
30 Jan 2026

Antisipasi wabah Nipah, Singapura akan terapkan pemeriksaan suhu tubuh di bandara
Indonesia
•
30 Jan 2026

Feature – Mengenal komunitas Hakka Indonesia di Museum TMII
Indonesia
•
28 Jan 2026

Feature – Dracin buat kaum muda Indonesia makin akrab dengan Imlek
Indonesia
•
28 Jan 2026
