
PM Australia sebut bantahan Israel soal kelaparan di Gaza tidak masuk akal

Dua anak pengungsi Palestina yang menderita malnutrisi dan 'cerebral palsy' terlihat di dalam sebuah sekolah yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan di sebelah barat laut Gaza City pada 25 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan menyebut bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.
Canberra, Australia (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyebut bantahan Israel tentang kelaparan di Gaza "tidak masuk akal."Saat berbicara di Canberra pada Selasa (29/7) dalam pertemuan partainya yang berkuasa, yakni Partai Buruh, Albanese mengecam klaim PM Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Duta Besar Israel untuk Australia Amir Meron yang menyatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza.Meskipun ada peringatan atas informasi yang diberikan oleh Hamas, Israel-lah yang mencegah jurnalis masuk, kata Albanese."Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza itu di tidak masuk akal."Dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (28/7), Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza, maupun kebijakan kelaparan di Gaza.Meron dikabarkan mengatakan kepada sejumlah jurnalis dari beberapa media Australia dalam sebuah taklimat pers di Canberra pada Senin bahwa Israel tidak mengakui adanya kelaparan di Jalur Gaza dan bahwa laporan tersebut merupakan bagian dari "kampanye palsu" yang dipimpin oleh Hamas.Komentar Meron itu muncul setelah Albanese pada Ahad (27/7) mengatakan kepada televisi Australian Broadcasting Corporation (ABC) bahwa Israel "jelas" melanggar hukum internasional dengan membatasi bantuan di Gaza dan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (25/7) pekan lalu bahwa penolakan bantuan dan pembunuhan warga sipil "tidak dapat dibela atau diabaikan."Saat ditanya dalam pertemuan pada Selasa soal kapan Australia akan mengakui status kenegaraan Palestina, Albanese mengatakan bahwa pemerintahannya memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengambil langkah itu, termasuk reformasi demokratis.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Indonesia-UEA tekankan pentingnya toleransi
Indonesia
•
10 Dec 2019

Keluarga pribumi hadapi risiko tertinggi alami kerawanan pangan di Kanada
Indonesia
•
15 Nov 2023

Perceraian di Arab Saudi naik 30 persen selama pandemik
Indonesia
•
04 Jun 2020

Opini – Transformasi layanan kesehatan berbasis digital: Babak baru pelayanan kesehatan holistik di Taiwan
Indonesia
•
19 May 2026


Berita Terbaru

Sejuk luar dalam! Gelombang Panas Dorong Wisatawan Kunjungi Gua Karst di China
Indonesia
•
12 Aug 2026

Feature – 41 tahun berlalu, Xi Jinping masih ingat rumah sahabatnya di Amerika: Kisah diplomasi persahabatan
Indonesia
•
12 Aug 2026

Feature – Bukan sekadar menulis elok, kaligrafi China ajarkan kesabaran dan ketenangan
Indonesia
•
12 Aug 2026

Feature – Buku sejarah mulai ditinggalkan? Begini cara kreator membawanya ke media sosial
Indonesia
•
12 Aug 2026
