
Jepang gelar pemilu saat musim ujian masuk universitas, PM Takaichi kena semprot

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi (kanan, depan) menyampaikan pidato bersama Hirofumi Yoshimura (kiri, depan), ketua Partai Inovasi Jepang, dalam acara kampanye di Tokyo, Jepang, pada 27 Januari 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)
Pemilihan anggota DPR Jepang akan digelar pada 8 Februari 2026, bulan yang bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas di seluruh negara tersebut.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menerima semakin banyak kecaman terkait waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) mendatang, seiring para tokoh oposisi dan pendidikan memperingatkan bahwa pemilu tersebut dapat mengganggu ujian masuk universitas dan mengurangi partisipasi kaum muda.
Pemilu yang dijadwalkan pada 8 Februari itu akan menjadi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang pertama yang diadakan pada Februari sejak 1990, bulan yang bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas di seluruh Jepang.
Takaichi, yang secara tiba-tiba membubarkan majelis rendah pada Januari, mendesak para siswa untuk memanfaatkan pemungutan suara lebih awal. Namun, Toshiko Takeya, seorang pemimpin dari Partai Komeito, mengatakan bahwa beban yang ditanggung oleh peserta ujian akan sangat berat, seraya menyebut langkah Takaichi "sangat tidak masuk akal", demikian dikutip oleh Kyodo News.
Sementara itu, Yoshihiko Noda, salah satu pemimpin Aliansi Reformasi Sentris yang baru dibentuk, mengatakan bahwa pemilu itu dapat merampas kesempatan kaum muda yang ingin mengikuti pemilu "demi masa depan mereka sendiri" untuk memberikan suara.
Kekhawatiran juga terpusat pada potensi dampak kampanye yang berisik di dekat sekolah dan lokasi ujian. Meskipun undang-undang pemilihan pejabat publik Jepang mendesak para kandidat untuk menghindari aktivitas yang berisik di sekitar lembaga pendidikan, undang-undang itu tidak menyertakan sanksi.
Seraya menyatakan bahwa pengendalian diri secara sukarela oleh sebagian kandidat saja mungkin tidak cukup untuk melindungi para siswa selama ujian yang begitu penting, Kaori Suetomi, seorang profesor administrasi pendidikan di Universitas Nihon, mengatakan bahwa ketumpangtindihan tersebut menggarisbawahi perlunya meninjau kembali aturan hukum tentang waktu pemilu dan praktik kampanye.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Presiden Meksiko tolak anjuran perjalanan yang dikeluarkan AS
Indonesia
•
14 Mar 2023

Arab Saudi izinkan umroh anak-anak yang divaksinasi penuh
Indonesia
•
26 Feb 2022

Arab Saudi tangguhkan penerbangan dari tujuh negara Afrika
Indonesia
•
27 Nov 2021

Apple hentikan penjualan produk di Rusia
Indonesia
•
02 Mar 2022


Berita Terbaru

Xi undang 100.000 pemuda AS ke China dalam 5 tahun, panda juga segera tiba di Atlanta
Indonesia
•
25 Sep 2026

Puluhan delegasi pilih ‘walk out’ saat Netanyahu pidato di Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
•
25 Sep 2026

Telaah – Dari persaingan ke kerja sama, Xi dorong China-AS temukan cara hidup berdampingan
Indonesia
•
26 Sep 2026

Jumlah pengungsi Yaman tembus 129.438 orang, ribuan menyeberang ke Djibouti
Indonesia
•
23 Sep 2026
