
Jepang gelar pemilu saat musim ujian masuk universitas, PM Takaichi kena semprot

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi (kanan, depan) menyampaikan pidato bersama Hirofumi Yoshimura (kiri, depan), ketua Partai Inovasi Jepang, dalam acara kampanye di Tokyo, Jepang, pada 27 Januari 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)
Pemilihan anggota DPR Jepang akan digelar pada 8 Februari 2026, bulan yang bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas di seluruh negara tersebut.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menerima semakin banyak kecaman terkait waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) mendatang, seiring para tokoh oposisi dan pendidikan memperingatkan bahwa pemilu tersebut dapat mengganggu ujian masuk universitas dan mengurangi partisipasi kaum muda.
Pemilu yang dijadwalkan pada 8 Februari itu akan menjadi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang pertama yang diadakan pada Februari sejak 1990, bulan yang bertepatan dengan puncak musim ujian masuk universitas di seluruh Jepang.
Takaichi, yang secara tiba-tiba membubarkan majelis rendah pada Januari, mendesak para siswa untuk memanfaatkan pemungutan suara lebih awal. Namun, Toshiko Takeya, seorang pemimpin dari Partai Komeito, mengatakan bahwa beban yang ditanggung oleh peserta ujian akan sangat berat, seraya menyebut langkah Takaichi "sangat tidak masuk akal", demikian dikutip oleh Kyodo News.
Sementara itu, Yoshihiko Noda, salah satu pemimpin Aliansi Reformasi Sentris yang baru dibentuk, mengatakan bahwa pemilu itu dapat merampas kesempatan kaum muda yang ingin mengikuti pemilu "demi masa depan mereka sendiri" untuk memberikan suara.
Kekhawatiran juga terpusat pada potensi dampak kampanye yang berisik di dekat sekolah dan lokasi ujian. Meskipun undang-undang pemilihan pejabat publik Jepang mendesak para kandidat untuk menghindari aktivitas yang berisik di sekitar lembaga pendidikan, undang-undang itu tidak menyertakan sanksi.
Seraya menyatakan bahwa pengendalian diri secara sukarela oleh sebagian kandidat saja mungkin tidak cukup untuk melindungi para siswa selama ujian yang begitu penting, Kaori Suetomi, seorang profesor administrasi pendidikan di Universitas Nihon, mengatakan bahwa ketumpangtindihan tersebut menggarisbawahi perlunya meninjau kembali aturan hukum tentang waktu pemilu dan praktik kampanye.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Xi Jinping kunjungi Saudi, hadiri KTT China-Arab dan KTT China-GCC
Indonesia
•
08 Dec 2022

Fokus Berita – Negara-negara Timur Tengah kecam pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas di Teheran
Indonesia
•
01 Aug 2024

Sidang Majelis Umum PBB ditutup dengan seruan gencatan senjata di Timur Tengah
Indonesia
•
01 Oct 2024

Xi Jinping terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral CPC
Indonesia
•
23 Oct 2022


Berita Terbaru

Badan Maritim PBB hentikan evakuasi setelah serangan di Teluk Oman, 11.000 pelaut terjebak di Selat Hormuz
Indonesia
•
26 Jun 2026

Selat Hormuz memanas lagi! AS langsung gempur fasilitas rudal Iran
Indonesia
•
27 Jun 2026

Angka kasus Ebola di RD Kongo tembus 1.200
Indonesia
•
27 Jun 2026

Iran desak AS hentikan interpretasi yang bertentangan dengan MoU perdamaian
Indonesia
•
26 Jun 2026
