Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang baru dibentuk berdasarkan kesepakatan perdamaian Gaza akan terdiri dari 20.000 tentara yang bekerja sama dengan 12.000 personel kepolisian Palestina di Jalur Gaza.

Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Jasper Jeffers, komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) yang baru dibentuk berdasarkan kesepakatan perdamaian Gaza, pada Kamis (19/2) mengatakan ISF pada akhirnya akan terdiri dari 20.000 tentara yang bekerja sama dengan 12.000 personel kepolisian Palestina di Jalur Gaza.

Pelatihan untuk ISF dan pasukan polisi Palestina akan dilaksanakan di Mesir dan Yordania, kata Jeffers dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) usulan Amerika Serikat (AS).

Pemerintah Indonesia, Maroko, Kazakhstan, dan Albania, serta otoritas Kosovo, telah berkomitmen mengirimkan pasukan untuk ISF yang rencananya akan dikerahkan ke Gaza, ungkap mayor jenderal AS tersebut. Dia tidak menjelaskan jumlah pasukan yang dijanjikan masing-masing negara maupun jadwal pengerahannya.

Presiden AS Donald Trump dalam pertemuan tersebut mengatakan sembilan negara, yakni Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait, telah menjanjikan total bantuan sebesar 7 miliar dolar AS untuk Gaza, jauh di bawah perkiraan kebutuhan rekonstruksi yang mencapai 70 miliar dolar AS.

*1 dolar AS = 16.925 rupiah

"Tidak akan ada rekonstruksi di Jalur Gaza sebelum demiliterisasi (Hamas) dilakukan," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam upacara kelulusan perwira Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) pada Kamis, menurut sebuah laporan.

Trump resmi membentuk BoP di Kota Davos, Swiss, bulan lalu. Kelompok yang dipimpin AS tersebut disambut dengan keraguan dan sikap acuh tak acuh, dengan banyak negara menyatakan kekhawatiran inisiatif itu dapat tumpang tindih atau melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan Uni Eropa (UE) memiliki keraguan serius terhadap banyak elemen BoP, termasuk ruang lingkup, tata kelola, serta kesesuaiannya dengan Piagam PBB.

Laporan: Redaksi