Konferensi Dialog Nasional Suriah telah ditutup di Damaskus, dengan sebuah pernyataan komprehensif yang menguraikan resolusi-resolusi utama yang dimaksudkan untuk membentuk arah negara tersebut pascakonflik.

Damaskus, Suriah (Xinhua/Indonesia Window) – Konferensi Dialog Nasional Suriah ditutup di Damaskus pada Selasa (25/2) dengan sebuah pernyataan komprehensif yang menguraikan resolusi-resolusi utama yang dimaksudkan untuk membentuk arah negara tersebut pascakonflik.

Digelar di Istana Kepresidenan Suriah, konferensi yang berlangsung sehari itu mempertemukan perwakilan-perwakilan dari seluruh masyarakat Suriah, yang sepakat untuk mengeluarkan sebuah komunike final.

Komunike tersebut menegaskan kembali integritas dan kedaulatan teritorial Suriah, yang menolak segala bentuk pemisahan sekaligus mengecam kehadiran militer Israel di negara itu sebagai pelanggaran yang mengharuskan "penarikan segera dan tanpa syarat."

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa kontrol negara atas persenjataan merupakan "sebuah kebutuhan, bukan kemewahan," serta menekankan bahwa hanya negara yang seharusnya memiliki kewenangan atas kekuatan militer.

Di antara resolusi-resolusi utama lainnya, para partisipan konferensi menyerukan deklarasi konstitusional sementara untuk menjembatani kesenjangan hukum selama masa transisi. Mereka juga menyerukan pembentukan dewan legislatif sementara yang didasarkan pada kompetensi dan representasi yang adil.

Konferensi tersebut mendukung pembentukan sebuah komite konstitusional untuk menyusun konstitusi permanen yang menyeimbangkan kekuasaan-kekuasaan negara dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.

Konferensi itu mendesak komunitas internasional untuk mencabut sanksi-sanksi yang "memberikan beban tidak semestinya kepada Suriah dan menghambat upaya rekonstruksi."

Laporan: Redaksi