Krisis ekonomi Sri Lanka pada 2022 telah berdampak terhadap pendapatan negara, sehingga saat ini tengah meminta persetujuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout demi membantu negara kepulauan di Asia Selatan itu pulih dari krisis. 

Kolombo, Sri Lanka (Xinhua) – Kementerian Keuangan Sri Lanka mengalami kekurangan dana di saat krisis ekonomi serius terus menghantui negara kepulauan di Asia Selatan itu, kata juru bicara (jubir) kabinet Sri Lanka pada Selasa (10/1).

Jubir Kabinet Sri Lanka Bandula Gunawardena mengatakan kepada wartawan bahwa dana yang dikumpulkan melalui pajak mengalami penurunan.

Akibatnya, kementerian keuangan negara itu kekurangan dana untuk melakukan pembayaran, kata Gunawardena.

Menurut Gunawardena, krisis ekonomi yang melanda negara itu pada 2022 telah berdampak terhadap pendapatan negara.

"Perkiraan pendapatan dari pajak selama tiga bulan pertama pada tahun 2023 terbilang rendah. Namun, kami perlu membayar gaji sektor publik. Pembayaran dilakukan oleh kementerian keuangan negara dan bukan dari dana pribadi kami," katanya.

Dia mengungkapkan bahwa presiden telah menginstruksikan semua kementerian untuk memangkas alokasi anggaran mereka untuk tahun 2023 sebesar sedikitnya 5 persen.

Gunawardena menuturkan bahwa langkah lanjutan untuk mengurangi pengeluaran akan diambil guna mengurangi dampak yang disebabkan oleh krisis ekonomi.

Juru bicara kabinet itu menjelaskan bahwa kementerian keuangan negara mendapatkan dana dari pajak publik. Negara itu sebelumnya dapat mencetak uang dan mendapatkan pinjaman, namun kini hal itu tidak dapat dilakukan karena tidak ada yang bersedia memberikan pinjaman dan negara itu tidak dapat mencetak uang.

Sri Lanka gagal melunasi pinjamannya tahun lalu dan saat ini tengah meminta persetujuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket bailout demi membantu negara itu pulih dari krisis.

Laporan: Redaksi