
PM baru Thailand paparkan rencana atasi masalah ekonomi dalam pidato kebijakan

Sejumlah pedagang terlihat di sebuah pasar makanan di Bangkok, Thailand, pada 30 Maret 2022. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
Pemerintah Thailand berencana mempercepat restrukturisasi utang secara menyeluruh, terutama untuk kredit rumah dan kendaraan bermotor, mengingat utang rumah tangga di negara Asia Tenggara itu diperkirakan mencapai lebih dari 90 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka.
Bangkok, Thailand (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) baru Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen pada Kamis (11/9), dengan menguraikan sejumlah rencana segera untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi negara itu dengan fokus untuk mengurangi utang rumah tangga yang tinggi dan membuka potensi pertumbuhan.Dalam pidatonya di hadapan Majelis Nasional, Paetongtarn mengatakan bahwa Pemerintah Thailand berencana mempercepat restrukturisasi utang secara menyeluruh, terutama untuk kredit rumah dan kendaraan bermotor, mengingat utang rumah tangga di negara Asia Tenggara itu diperkirakan mencapai lebih dari 90 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka.Dengan utang rumah tangga di Thailand yang saat ini melampaui 16 triliun baht atau sekitar 474 miliar dolar AS dan kredit macet yang terus meningkat, Paetongtarn mengatakan inisiatif tersebut bertujuan untuk membantu para debitur, baik di dalam maupun di luar sistem keuangan formal.Dia menyoroti komitmen pemerintah untuk melindungi pemilik usaha di Thailand, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), dari persaingan yang tidak adil dari platform daring asing. UKM, yang menyumbang sekitar 35 persen dari lapangan kerja dan PDB, juga akan diberikan bantuan keuangan untuk memperkuat peran penting mereka sebagai mesin pendorong ekonomi.Menekankan perlunya membangun keyakinan dan mendorong belanja konsumen sekaligus meringankan beban keuangan dan menciptakan peluang kerja, PM baru itu mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong janji kampanye andalannya, yaitu skema pemberian dompet digital, yang akan memprioritaskan kelompok-kelompok yang rentan dan meletakkan fondasi bagi ekonomi digital Thailand.
Perdana Menteri (PM) baru Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen di Bangkok, Thailand, pada 12 September 2024. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Arab Saudi larang tanam pohon palem cegah penyebaran kumbang sawit merah
Indonesia
•
22 Feb 2021

Mantan PM Lebanon didakwa dalam penyelidikan insiden ledakan pelabuhan Beirut
Indonesia
•
25 Jan 2023

Anwar Ibrahim dilantik sebagai PM baru Malaysia
Indonesia
•
25 Nov 2022

Pejabat Palestina sebut Trump berupaya jadikan "Dewan Perdamaian" alternatif PBB
Indonesia
•
09 Feb 2026


Berita Terbaru

AS intensifkan pengumpulan intelijen militer di lepas pantai Kuba
Indonesia
•
11 May 2026

Iran tolak proposal gencatan senjata AS, Trump sebut langkah itu "tidak dapat diterima"
Indonesia
•
11 May 2026

Para pemimpin ASEAN rilis pernyataan bersama soal krisis Timur Tengah di KTT ASEAN 2026
Indonesia
•
10 May 2026

AS-Iran kembali bentrok, AS tak ingin eskalasi
Indonesia
•
08 May 2026
