
PM baru Thailand paparkan rencana atasi masalah ekonomi dalam pidato kebijakan

Sejumlah pedagang terlihat di sebuah pasar makanan di Bangkok, Thailand, pada 30 Maret 2022. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
Pemerintah Thailand berencana mempercepat restrukturisasi utang secara menyeluruh, terutama untuk kredit rumah dan kendaraan bermotor, mengingat utang rumah tangga di negara Asia Tenggara itu diperkirakan mencapai lebih dari 90 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka.
Bangkok, Thailand (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) baru Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen pada Kamis (11/9), dengan menguraikan sejumlah rencana segera untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi negara itu dengan fokus untuk mengurangi utang rumah tangga yang tinggi dan membuka potensi pertumbuhan.Dalam pidatonya di hadapan Majelis Nasional, Paetongtarn mengatakan bahwa Pemerintah Thailand berencana mempercepat restrukturisasi utang secara menyeluruh, terutama untuk kredit rumah dan kendaraan bermotor, mengingat utang rumah tangga di negara Asia Tenggara itu diperkirakan mencapai lebih dari 90 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka.Dengan utang rumah tangga di Thailand yang saat ini melampaui 16 triliun baht atau sekitar 474 miliar dolar AS dan kredit macet yang terus meningkat, Paetongtarn mengatakan inisiatif tersebut bertujuan untuk membantu para debitur, baik di dalam maupun di luar sistem keuangan formal.Dia menyoroti komitmen pemerintah untuk melindungi pemilik usaha di Thailand, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), dari persaingan yang tidak adil dari platform daring asing. UKM, yang menyumbang sekitar 35 persen dari lapangan kerja dan PDB, juga akan diberikan bantuan keuangan untuk memperkuat peran penting mereka sebagai mesin pendorong ekonomi.Menekankan perlunya membangun keyakinan dan mendorong belanja konsumen sekaligus meringankan beban keuangan dan menciptakan peluang kerja, PM baru itu mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong janji kampanye andalannya, yaitu skema pemberian dompet digital, yang akan memprioritaskan kelompok-kelompok yang rentan dan meletakkan fondasi bagi ekonomi digital Thailand.
Perdana Menteri (PM) baru Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen di Bangkok, Thailand, pada 12 September 2024. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Menlu Oman: Putaran keenam perundingan nuklir AS-Iran "tidak akan dilaksanakan"
Indonesia
•
16 Jun 2025

COVID-19 – Arab Saudi izinkan Pfizer untuk vaksinasi anak usia 12-18 tahun
Indonesia
•
28 Jun 2021

Jubir Kemenlu China: China dukung keanggotaan penuh di PBB untuk Palestina
Indonesia
•
13 Apr 2024

Analisis – Perang berhenti sejenak, namun perdamaian Timur Tengah masih jauh
Indonesia
•
08 Apr 2026


Berita Terbaru

Badan Maritim PBB hentikan evakuasi setelah serangan di Teluk Oman, 11.000 pelaut terjebak di Selat Hormuz
Indonesia
•
26 Jun 2026

Iran desak AS hentikan interpretasi yang bertentangan dengan MoU perdamaian
Indonesia
•
26 Jun 2026

Arab Saudi tangguhkan perjalanan ke tiga negara Afrika, cegah penyebaran Ebola
Indonesia
•
26 Jun 2026

Oman tegaskan Selat Hormuz tak akan kenakan biaya transit, jamin navigasi tetap aman
Indonesia
•
26 Jun 2026
