
PM baru Thailand paparkan rencana atasi masalah ekonomi dalam pidato kebijakan

Sejumlah pedagang terlihat di sebuah pasar makanan di Bangkok, Thailand, pada 30 Maret 2022. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
Pemerintah Thailand berencana mempercepat restrukturisasi utang secara menyeluruh, terutama untuk kredit rumah dan kendaraan bermotor, mengingat utang rumah tangga di negara Asia Tenggara itu diperkirakan mencapai lebih dari 90 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka.
Bangkok, Thailand (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) baru Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen pada Kamis (11/9), dengan menguraikan sejumlah rencana segera untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi negara itu dengan fokus untuk mengurangi utang rumah tangga yang tinggi dan membuka potensi pertumbuhan.Dalam pidatonya di hadapan Majelis Nasional, Paetongtarn mengatakan bahwa Pemerintah Thailand berencana mempercepat restrukturisasi utang secara menyeluruh, terutama untuk kredit rumah dan kendaraan bermotor, mengingat utang rumah tangga di negara Asia Tenggara itu diperkirakan mencapai lebih dari 90 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka.Dengan utang rumah tangga di Thailand yang saat ini melampaui 16 triliun baht atau sekitar 474 miliar dolar AS dan kredit macet yang terus meningkat, Paetongtarn mengatakan inisiatif tersebut bertujuan untuk membantu para debitur, baik di dalam maupun di luar sistem keuangan formal.Dia menyoroti komitmen pemerintah untuk melindungi pemilik usaha di Thailand, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), dari persaingan yang tidak adil dari platform daring asing. UKM, yang menyumbang sekitar 35 persen dari lapangan kerja dan PDB, juga akan diberikan bantuan keuangan untuk memperkuat peran penting mereka sebagai mesin pendorong ekonomi.Menekankan perlunya membangun keyakinan dan mendorong belanja konsumen sekaligus meringankan beban keuangan dan menciptakan peluang kerja, PM baru itu mengatakan bahwa pemerintah akan mendorong janji kampanye andalannya, yaitu skema pemberian dompet digital, yang akan memprioritaskan kelompok-kelompok yang rentan dan meletakkan fondasi bagi ekonomi digital Thailand.
Perdana Menteri (PM) baru Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan pernyataan kebijakan pemerintahannya kepada parlemen di Bangkok, Thailand, pada 12 September 2024. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Tiga orang terluka dalam serangan penembakan di Tepi Barat bagian selatan
Indonesia
•
17 Jul 2023

Israel sebut akan bangun 22 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki
Indonesia
•
31 May 2025

Bulgaria akan hentikan izin penempatan pesawat militer AS di Sofia pada akhir Juni
Indonesia
•
30 May 2026

Kabinet keamanan Israel setujui gencatan senjata dengan Hizbullah, berlaku 27 November
Indonesia
•
28 Nov 2024


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
