Penyelesaian masalah Taiwan merupakan urusan rakyat China sendiri dan tidak menoleransi campur tangan pihak asing, tegas Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Pertahanan China Wei Fenghe.

Siem Reap, Kamboja (Xinhua) – Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) China Wei Fenghe, yang menghadiri Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus kesembilan yang digelar di Kamboja, melakukan pembicaraan dengan Menhan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin di Siem Reap pada Selasa (22/11) atas permintaan Austin.

Memberikan penjelasan kepada Austin terkait Kongres Nasional Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) ke-20, Wei mengatakan bahwa Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden telah mencapai serangkaian konsensus penting dalam pembicaraan mereka di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (G20) ke-17 di Bali, Indonesia, yang memetakan jalan bagi pengembangan hubungan China-AS.

Wei menuturkan bahwa AS, bukan China, yang bertanggung jawab atas situasi hubungan China-AS saat ini.

China menaruh perhatian besar pada pengembangan hubungan antara kedua negara dan kedua militer, namun pihak AS harus menghormati kepentingan inti China, ujar menhan China tersebut.

Wei berharap AS dapat menepati perkataan dan janjinya, mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh kedua kepala negara dengan sungguh-sungguh, dan mengadopsi kebijakan yang rasional dan pragmatis terhadap China untuk mendorong hubungan bilateral kembali ke jalur pengembangan yang sehat dan stabil.

Wei menekankan bahwa masalah Taiwan merupakan inti dari kepentingan inti China dan garis merah pertama yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS.

Wei menambahkan bahwa Taiwan adalah Taiwan milik China, dan penyelesaian masalah Taiwan merupakan urusan rakyat China sendiri dan tidak menoleransi campur tangan pihak asing.

Wei mengatakan bahwa militer China memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk secara tegas melindungi unifikasi nasional.

Dalam pembicaraan itu, kedua pihak menyuarakan pandangan bahwa kedua militer harus mengimplementasikan konsensus yang dicapai oleh kedua kepala negara dengan sungguh-sungguh, mempertahankan komunikasi dan kontak, memperkuat manajemen dan pengendalian krisis, serta berusaha menjaga keamanan dan stabilitas regional.

Kedua pihak juga saling berbagi pandangan soal situasi internasional dan regional, serta sejumlah isu termasuk krisis Ukraina, Laut China Selatan, dan Semenanjung Korea.

Laporan: Redaksi