
Biden rilis perintah eksekutif untuk atasi berbagai risiko AI

Gambar tangkapan layar yang diambil dari streaming PBS ini menunjukkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden (kiri) dan Wakil Presiden AS Kamala Harris pada upacara penandatanganan perintah eksekutif yang bertujuan untuk menetapkan standar-standar keselamatan dan keamanan bagi pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan mengatasi berbagai risiko teknologi baru tersebut di Washington DC pada 30 Oktober 2023. (Xinhua)
Perintah eksekutif Joe Biden tentang kecerdasan buatan bertujuan untuk menetapkan standar-standar keselamatan dan keamanan bagi pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan mengatasi berbagai risiko teknologi baru tersebut.
Washington, AS (Xinhua) – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (30/10) mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk menetapkan standar-standar keselamatan dan keamanan bagi pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan mengatasi berbagai risiko teknologi baru tersebut."Perintah Eksekutif itu menetapkan standar-standar baru untuk keselamatan dan keamanan AI, melindungi privasi warga Amerika, memajukan kesetaraan dan hak-hak sipil, membela konsumen dan pekerja, mendorong inovasi dan kompetisi, memajukan kepemimpinan Amerika di seluruh dunia, dan banyak lagi," demikian disampaikan Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.Perintah tersebut mengharuskan "pengembang dari sistem AI paling kuat" untuk membagikan hasil uji keamanan dan informasi penting lainnya kepada pemerintah AS sebelum dirilis ke publik.Perintah itu, yang ditandatangani Biden di Gedung Putih, juga mengarahkan badan-badan tersebut untuk menetapkan standar bagi pengujian itu dan mengatasi risiko kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan keamanan siber terkait.Berdasarkan perintah tersebut, Institut Standar dan Teknologi Nasional AS akan menetapkan standar-standar ketat untuk pengujian tim merah yang ekstensif guna memastikan keamanan sebelum dirilis ke publik.Departemen Keamanan Dalam Negeri AS akan menerapkan standar-standar itu pada sejumlah sektor infrastruktur penting serta membentuk Dewan Keselamatan dan Keamanan AI.Sementara itu, Departemen Perdagangan AS akan "mengembangkan panduan untuk autentikasi dan watermarking konten" demi memberi label pada item atau hal-hal yang dihasilkan oleh AI, guna memastikan komunikasi pemerintah jelas.Perintah tersebut juga menetapkan persyaratan bagi regulator kekayaan intelektual dan lembaga penegak hukum federal untuk menangani penggunaan karya hak cipta dalam pelatihan AI, termasuk seruan "mengevaluasi sistem AI untuk pelanggaran hukum kekayaan intelektual."Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Ilmuwan China buat terobosan dalam pencarian materi gelap dengan teknik kuantum
Indonesia
•
15 Nov 2024

Komputer kuantum superkonduktor China telah catatkan lebih dari 10 juta kunjungan global
Indonesia
•
19 Jun 2024

Feature – Lahan bekas TPA jadi pusat teknologi masa depan di Kota Shenzhen, China
Indonesia
•
17 Sep 2025

Tembikar tiga warna dari era Dinasti Tang berhasil digali di Shandong, China timur
Indonesia
•
27 Feb 2023


Berita Terbaru

Akumulasi debu sejak 130.000 tahun silam dorong perubahan iklim di Asia
Indonesia
•
17 Mar 2026

Tim peneliti internasional kembangkan implan cetak 3D untuk perbaiki kerusakan jaringan
Indonesia
•
17 Mar 2026

Kapasitas nuklir global yang sedang dibangun capai rekor tertinggi dalam 40 tahun
Indonesia
•
13 Mar 2026

Wahana antariksa NASA kembali masuki atmosfer Bumi beberapa tahun lebih awal dari prediksi
Indonesia
•
13 Mar 2026
