
Masa depan politik PM Jepang hadapi ketidakpastian di tengah ketegangan internal partai

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, yang juga merupakan presiden Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang, bertemu awak media di kantor pusat LDP di Tokyo, Jepang, pada 20 Juli 2025. (Xinhua/Pool/Franck Robichon)
PM Jepang Shigeru Ishiba menghadapi titik balik politik yang krusial seiring ketidakpuasan internal dalam Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa mengancam mengguncang kepemimpinannya.
Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba menghadapi titik balik politik yang krusial seiring ketidakpuasan internal dalam Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa mengancam mengguncang kepemimpinannya.Surat kabar Mainichi pada Rabu (23/7) melaporkan bahwa Ishiba telah menyampaikan kepada orang-orang kepercayaannya perihal niatnya untuk mengundurkan diri pada Agustus mendatang, setelah tinjauan internal LDP terkait kekalahan telak dalam pemilihan anggota Dewan Penasihat (House of Councillors) Jepang.Ishiba mengonfirmasi bahwa Jepang dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan untuk menetapkan tarif di angka 15 persen, termasuk tarif yang berlaku saat ini.Saat ditanya apakah kesepakatan tarif itu akan memengaruhi keputusannya untuk tetap menjabat sebagai PM, Ishiba menyatakan bahwa "saya tidak bisa memberikan pernyataan sampai saya sudah benar-benar menelaah isi dari kesepakatan tersebut."Ishiba diperkirakan akan bertemu dengan tokoh-tokoh senior LDP pada Rabu untuk membahas masa depan politiknya.Sementara itu, Divisi Pemuda LDP mengadakan pertemuan darurat secara daring dengan cabang-cabang partai regional. Banyak pengurus daerah semakin frustrasi dengan kepemimpinan partai, dan seruan agar Ishiba mengundurkan diri kian menguat, lapor media setempat.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

49 negara nikmati visa wisata Saudi untuk pertama kali
Indonesia
•
27 Sep 2019

Akademisi: Kebijakan Indo-Pasifik AS "banyak kekurangan", tak cocok untuk stabilitas kawasan
Indonesia
•
01 Sep 2022

AS ingin lenyapkan Mahkamah Pidana Internasional, Belanda lawan balik
Indonesia
•
15 Jul 2026

Boris Johnson: Lebih 200.000 orang Ukraina diizinkan gabung dengan keluarga di Inggris
Indonesia
•
01 Mar 2022


Berita Terbaru

Analisis – Netanyahu tolak rencana damai Gaza, Israel tetap pertahankan pasukan dan lanjutkan serangan
Indonesia
•
12 Aug 2026

Standar darurat 15 liter, 1,3 juta warga Palestina hanya dapat kurang dari 6 liter air
Indonesia
•
12 Aug 2026

AS cabut lebih dari 175.000 visa sejak Trump kembali menjabat
Indonesia
•
11 Aug 2026

Kolombia diguncang gempa bermagnitudo 7,4, korban tembus 111 orang
Indonesia
•
11 Aug 2026
