Ketua partai berkuasa di Korsel sebut Yoon Suk-yeol perlu stop aktivitas pelaksanaan tugas kepresidenan

Warga Korea Selatan (Korsel) berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang menyerukan pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol di Seoul, Korsel, pada 4 Desember 2024. (Xinhua/Jun Hyosang)
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol perlu menghentikan aktivitas pelaksanaan tugasnya demi melindungi negara dan rakyat mengingat fakta-fakta yang baru saja terungkap.
Seoul, Korea Selatan (Xinhua/Indonesia Window) – Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party), partai berkuasa di Korea Selatan (Korsel), pada Jumat (6/12) mengatakan bahwa Presiden Korsel Yoon Suk-yeol perlu menghentikan aktivitas pelaksanaan tugasnya demi melindungi negara dan rakyat mengingat fakta-fakta yang baru saja terungkap.Han melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan darurat jajaran kepemimpinan partai, menandai perubahan dari sikapnya sebelumnya yang menentang desakan blok oposisi yang ingin memakzulkan Yoon.Pemimpin partai berkuasa itu mengatakan bahwa pada hari deklarasi darurat militer, Yoon memerintahkan penangkapan sejumlah politisi utama, dan menuturkan bahwa telah dikonfirmasi berdasarkan informasi yang dapat dipercaya bahwa Yoon menggunakan badan-badan intelijen untuk mencoba menangkap para politisi tersebut.Jika Yoon terus melaksanakan tugas kepresidenannya, kemungkinan besar tindakan-tindakan ekstrem seperti deklarasi darurat militer dapat terulang kembali, menempatkan negara dan rakyat dalam bahaya besar, ujar Han.Hal ini bertentangan dengan komentar yang disampaikan Han pada Kamis (5/12) ketika dirinya bersumpah akan memblokir mosi untuk memakzulkan Yoon, wacana yang digerakkan oleh partai oposisi.Partai Demokrat dan lima partai minor lainnya mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Rabu (4/12), dan berencana akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu (7/12).Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat, sebelum mencabutnya pada Rabu dini hari waktu setempat setelah parlemen Korsel sepakat untuk menolak deklarasi tersebut.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

Pakar Belgia: Arah atau kepemimpinan jadi karakteristik istimewa CPC
Indonesia
•
30 Sep 2022

Usai skandal veteran Nazi, Majelis Rendah Kanada pilih ketua baru
Indonesia
•
06 Oct 2023

Haji1441 - Saudi resmikan Kantor Media Virtual pertama kali untuk liputan haji
Indonesia
•
26 Jul 2020

Sekjen PBB ajukan proposal kepada presiden Rusia terkait kesepakatan biji-bijian
Indonesia
•
13 Jul 2023
Berita Terbaru

Iran akan anggap setiap langkah militer AS sebagai tindakan perang
Indonesia
•
30 Jan 2026

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026
