
Ketua partai berkuasa di Korsel sebut Yoon Suk-yeol perlu stop aktivitas pelaksanaan tugas kepresidenan

Warga Korea Selatan (Korsel) berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa yang menyerukan pemakzulan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol di Seoul, Korsel, pada 4 Desember 2024. (Xinhua/Jun Hyosang)
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol perlu menghentikan aktivitas pelaksanaan tugasnya demi melindungi negara dan rakyat mengingat fakta-fakta yang baru saja terungkap.
Seoul, Korea Selatan (Xinhua/Indonesia Window) – Han Dong-hoon, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party), partai berkuasa di Korea Selatan (Korsel), pada Jumat (6/12) mengatakan bahwa Presiden Korsel Yoon Suk-yeol perlu menghentikan aktivitas pelaksanaan tugasnya demi melindungi negara dan rakyat mengingat fakta-fakta yang baru saja terungkap.Han melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah pertemuan darurat jajaran kepemimpinan partai, menandai perubahan dari sikapnya sebelumnya yang menentang desakan blok oposisi yang ingin memakzulkan Yoon.Pemimpin partai berkuasa itu mengatakan bahwa pada hari deklarasi darurat militer, Yoon memerintahkan penangkapan sejumlah politisi utama, dan menuturkan bahwa telah dikonfirmasi berdasarkan informasi yang dapat dipercaya bahwa Yoon menggunakan badan-badan intelijen untuk mencoba menangkap para politisi tersebut.Jika Yoon terus melaksanakan tugas kepresidenannya, kemungkinan besar tindakan-tindakan ekstrem seperti deklarasi darurat militer dapat terulang kembali, menempatkan negara dan rakyat dalam bahaya besar, ujar Han.Hal ini bertentangan dengan komentar yang disampaikan Han pada Kamis (5/12) ketika dirinya bersumpah akan memblokir mosi untuk memakzulkan Yoon, wacana yang digerakkan oleh partai oposisi.Partai Demokrat dan lima partai minor lainnya mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon pada Rabu (4/12), dan berencana akan melakukan pemungutan suara pada Sabtu (7/12).Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat, sebelum mencabutnya pada Rabu dini hari waktu setempat setelah parlemen Korsel sepakat untuk menolak deklarasi tersebut.Laporan: RedaksiBagikan

Komentar
Berita Terkait

Laporan wadah pemikir Xinhua ungkap bahaya hegemoni militer AS
Indonesia
•
08 Sep 2023

Satu orang tewas dalam aksi polisi terhadap petani di India
Indonesia
•
23 Feb 2024

Arab Saudi umumkan pencabutan penangguhan umroh bertahap
Indonesia
•
14 Sep 2020

TikTok bantah tuduhan mendukung konten pro-Palestina
Indonesia
•
08 Nov 2023


Berita Terbaru

Badan Maritim PBB hentikan evakuasi setelah serangan di Teluk Oman, 11.000 pelaut terjebak di Selat Hormuz
Indonesia
•
26 Jun 2026

Iran desak AS hentikan interpretasi yang bertentangan dengan MoU perdamaian
Indonesia
•
26 Jun 2026

Arab Saudi tangguhkan perjalanan ke tiga negara Afrika, cegah penyebaran Ebola
Indonesia
•
26 Jun 2026

Oman tegaskan Selat Hormuz tak akan kenakan biaya transit, jamin navigasi tetap aman
Indonesia
•
26 Jun 2026
