Fokus Berita – Menguak kampanye disinformasi rahasia Pentagon terhadap vaksin COVID-19 China

Seorang staf mengangkut kargo yang berisi vaksin Sinovac di Pasay City, Filipina, pada 24 Oktober 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)
Propaganda rahasia anti-China mengungkap “kesediaan dan aksi yang disengaja dari pihak AS untuk memanipulasi opini publik dan hubungan internasional demi keuntungan strategis dan geopolitik.”
Beijing, China (Xinhua) – Saat puncak pandemik COVID-19, tampaknya Amerika lebih fokus melancarkan program rahasia untuk mendiskreditkan vaksin-vaksin China dan pasokan medis penyelamat nyawa lainnya, alih-alih membantu dunia memerangi virus yang mematikan tersebut.Investigasi Reuters baru-baru ini menemukan bahwa militer Amerika Serikat (AS) meluncurkan kampanye disinformasi rahasia untuk mendiskreditkan vaksin China di Filipina, negara yang terkena dampak parah oleh COVID-19.Temuan ini memicu kecaman luas dari kalangan ahli kesehatan masyarakat terhadap skema AS. Sejumlah mantan pejabat intelijen AS bahkan turut mengecam kampanye disinformasi tersebut.Apa yang dilakukan oleh Pentagon telah "melewati batas," ujar Greg Treverton, mantan ketua Dewan Intelijen Nasional AS."Upaya menghancurkan China"Vaksin Sinovac buatan China, satu-satunya jenis yang tersedia di Filipina selama puncak pandemik COVID-19, berulang kali tercoreng oleh program Pentagon itu.Reuters melaporkan bahwa pihaknya mengidentifikasi setidaknya 300 akun di platform media sosial X, yang sebelumnya bernama Twitter, yang cocok dengan deskripsi yang dibagikan oleh mantan pejabat militer AS yang mengetahui tentang operasi di Filipina itu.Hampir seluruh akun tersebut dibuat pada musim panas 2020 dan berfokus pada slogan #Chinaangvirus, yang berarti "China adalah virus" dalam bahasa Tagalog, bahasa utama di Filipina."Kami tidak melihat hal ini dari perspektif kesehatan masyarakat," kata seorang perwira militer senior yang terlibat dalam program itu sebagaimana dikutip oleh Reuters. "Kami melihat bagaimana kami dapat menghancurkan China."Akibat kampanye disinformasi tersebut, tingkat vaksinasi di Filipina masih sangat rendah. Pada Juni 2021, presiden Filipina saat itu, Rodrigo Duterte, melalui televisi mengimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.Pada saat itu, hanya sekitar 2,1 juta dari 114 juta penduduk Filipina yang telah menerima vaksinasi lengkap, jauh di bawah target 70 juta untuk tahun itu."Lebih dari 60.000 warga Filipina meninggal dunia, dan banyak dari mereka seharusnya selamat jika tidak ada kampanye disinformasi terhadap vaksin Sinovac," ujar mantan juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque, di media sosialnya.Cho-Chiong Tan, seorang dokter sekaligus associate professor di Institut Kedokteran Far Eastern University, mengatakan bahwa laporan Reuters itu "mengejutkan seluruh Filipina.""Fitnah jahat dari AS secara serius merugikan kesehatan rakyat Filipina dan menghambat upaya Filipina untuk memerangi COVID-19," kata Tan, seraya menambahkan bahwa ketidakpercayaan dan kepanikan seputar keamanan vaksin menyebabkan beberapa orang tidak melakukan vaksinasi, sehingga meningkatkan risiko tertular virus."Praktik-praktik AS tidak hanya merugikan kepentingan rakyat Filipina, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat global dan kesejahteraan seluruh umat manusia," imbuhnya."Saya rasa itu tidak dapat dibenarkan. Saya sangat geram, kecewa, dan menyesal mendengar bahwa pemerintah AS melakukan tindakan tersebut," kata Daniel Lucey, seorang spesialis penyakit menular di Fakultas Kedokteran Geisel Dartmouth.Vaksin yang aman dan tepercayaChina telah memperoleh pengakuan global atas perjuangannya melawan pandemik lewat penyediaan vaksin Sinovac dan barang publik lainnya kepada dunia.Sejumlah studi telah membuktikan imunogenisitas dan keamanan vaksin Sinovac, ujar juru bicara Sinovac Yuan Youwei, sembari menambahkan bahwa vaksin COVID-19 tersebut telah mengantongi izin untuk digunakan di 60 lebih negara, kawasan, dan organisasi internasional.Vaksin Sinovac aman dan efektif dalam mencegah penyakit parah dan kematian akibat COVID-19, demikian disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kepada Xinhua melalui sebuah pernyataan tertulis."Disinformasi, atau manipulasi informasi dengan maksud untuk menipu dan menimbulkan kerugian, merupakan ancaman kesehatan yang besar saat ini," kata badan kesehatan yang berbasis di Jenewa itu memperingatkan.Ramy Pulayd, seorang warga Filipina berusia 29 tahun, mengatakan dia mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19 Sinovac China selama masa sulit itu.Ketika virus tersebut menyebabkan gangguan yang meluas di seluruh Filipina, "China datang dan membantu kami," katanya, seraya menambahkan bahwa saudara laki-laki dan saudari perempuannya juga telah divaksinasi."Kami percaya China dan vaksinnya dapat diandalkan," ujar Pulayd.Bahkan, banyak negara, terutama negara-negara berkembang, menyambut baik vaksin China saat pandemik. Presiden Serbia Aleksandar Vucic secara pribadi telah menunggu pengiriman dosis vaksin di bandar udara Beograd, dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada China.Sementara itu, Amerika Serikat tidak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang ketika mereka sangat membutuhkan vaksin."Kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam berbagi vaksin dengan para mitra," ujar seorang perwira senior militer AS yang terlibat langsung dalam kampanye tersebut, seperti dikutip oleh Reuters. "Jadi yang bisa kami lakukan adalah menjelek-jelekkan China."
Foto yang diabadikan pada 22 Mei 2024 ini menunjukkan Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. (Xinhua/Liu Jie)
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

ECP umumkan hasil akhir pemilu Pakistan 2024
Indonesia
•
12 Feb 2024

CNN: Trump kunjungi lokasi tergelincirnya kereta di Ohio, soroti ketidakhadiran Biden
Indonesia
•
24 Feb 2023

COVID-19 – 31.000 relawan dari 120 negara ikut uji vaksin UEA
Indonesia
•
03 Sep 2020

PBB: Lima negara tawarkan personel untuk bantu Haiti perangi kekerasan geng
Indonesia
•
01 Mar 2024
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
