Prospek solusi dua negara saat ini berisiko memudar hingga hilang dan komitmen politik terhadap tujuan jangka panjang ini semakin jauh dibandingkan sebelumnya.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Selasa (29/4) memperingatkan bahwa solusi dua negara terkait masalah Palestina "hampir mencapai titik kritis."

Dalam pernyataannya di debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, Guterres menyampaikan bahwa kawasan itu sedang mengalami perubahan fundamental, yang ditandai dengan kekerasan dan ketidakstabilan, tetapi juga peluang dan potensi, dan "perdamaian Timur Tengah yang sepenuhnya berkelanjutan bergantung pada satu persoalan utama" – solusi dua negara, Israel dan Palestina, hidup berdampingan secara damai dan aman, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.

Namun, prospek solusi dua negara saat ini "berisiko memudar hingga hilang" dan "komitmen politik terhadap tujuan jangka panjang ini semakin jauh dibandingkan sebelumnya," ujar Guterres.

Sekjen PBB tersebut menyatakan bahwa sejak serangan teror yang dilancarkan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, situasi semakin memburuk pada setiap aspek - konflik dan penghancuran yang tidak berkesudahan di Gaza, operasi militer Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan kekerasan pemukim yang terus berlanjut pada tingkat yang sangat tinggi di tengah iklim impunitas.

"Dunia tidak boleh membiarkan solusi dua negara menghilang," tegas Guterres, sembari menekankan bahwa para pemimpin politik menghadapi berbagai pilihan yang jelas – pilihan untuk bersikap diam, pilihan untuk menerimanya, atau pilihan untuk bertindak.

Menyatakan dirinya khawatir dengan sejumlah pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pemerintah Israel perihal pemanfaatan bantuan kemanusiaan sebagai alat tekanan militer, sekjen PBB tersebut menekankan bahwa tidak boleh ada hambatan terkait bantuan kemanusiaan – termasuk melalui pekerjaan vital UNRWA.

"Kita menginginkan pembebasan semua sandera secepatnya dan tanpa syarat. Dan, kita memerlukan gencatan senjata permanen," tuturnya.

Guterres menyerukan kepada semua negara anggota PBB agar menggunakan pengaruh mereka demi memastikan bahwa hukum internasional dihormati dan impunitas tidak terjadi, seraya mendesak semua pihak yang berkonflik untuk mematuhi segala kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional.

Israel, sebagai kekuatan yang menduduki, wajib memastikan pasokan pangan dan medis untuk masyarakat; Israel wajib menyepakati dan memfasilitasi skema bantuan di Wilayah Palestina yang Diduduki; serta personel kemanusiaan, medis, dan PBB harus dihormati dan dilindungi, urai sekjen PBB tersebut.

Dia menggarisbawahi bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mencegah aksi pendudukan dan kekerasan yang berkepanjangan, dan menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk mengambil tindakan yang tidak dapat diubah menuju pengimplementasian solusi dua negara.

Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni, yang diketuai bersama oleh Prancis dan Kerajaan Arab Saudi, merupakan peluang yang penting untuk merevitalisasi dukungan internasional, ujar pejabat tertinggi PBB tersebut, seraya mendorong negara-negara anggota untuk bersikap lebih dari sekadar penegasan dan berpikir kreatif terkait langkah-langkah konkret yang akan mereka ambil untuk mendukung solusi dua negara yang memadai sebelum terlambat, dan menyerukan dukungan yang lebih besar dan berkelanjutan, baik secara politik maupun finansial, bagi Otoritas Palestina.

"Tunjukkan keberanian politik dan laksanakan kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan utama ini demi perdamaian bagi warga Palestina, Israel, kawasan tersebut, dan umat manusia," pungkas sekjen PBB tersebut.

Laporan: Redaksi