Rencana pemberlakuan pembatasan baru terhadap ekspor teknologi ke China dikhawatirkan “dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan AS yang telah lama berdiri jatuh ke dalam jurang kematian”.

Los Angeles, AS (Xinhua/Indonesia Window) – Anggota parlemen Partai Demokrat dari Negara Bagian California, Amerika Serikat (AS) bagian barat, mendesak pemerintahan Biden untuk menghentikan rencana pemberlakuan pembatasan baru terhadap ekspor teknologi ke China, dengan alasan bahwa pembatasan lanjutan "dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan AS yang telah lama berdiri jatuh ke dalam jurang kematian," demikian dilaporkan Reuters pada Rabu (14/8).

Menurut laporan tersebut, anggota parlemen Demokrat dari California, negara bagian dengan perekonomian terbesar di AS, mengatakan bahwa "pembatasan sepihak menguntungkan kompetitor asing dengan mengorbankan bisnis AS."

"Kami meminta Anda untuk menghentikan sementara pengendalian ekspor unilateral tambahan sampai Anda dapat menjustifikasi secara meyakinkan bahwa pengendalian tersebut tidak akan merusak daya saing AS di bidang semikonduktor canggih dan peralatan manufaktur semikonduktor," demikian dikutip dari pernyataan Senator Alex Padilla dan Perwakilan Zoe Lofgren dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Alan Estevez, yang mengawasi pengendalian ekspor di Departemen Perdagangan AS.

Dalam surat tersebut, para anggota parlemen itu menekankan bahwa sekutu-sekutu AS tidak memberlakukan pembatasan ekspor China yang sama agresifnya terhadap perusahaan-perusahaan mereka sendiri.

"Surat tersebut merupakan pertanda meningkatnya penolakan terhadap kebijakan semikonduktor Biden di kalangan anggota Partai Demokrat dari California, yang merupakan rumah dari perusahaan-perusahaan peralatan pembuat cip terkemuka di AS, seperti LAM, Applied Materials, dan KLA," papar laporan tersebut.

Belanda dan Jepang, yang masing-masing merupakan rumah dari produsen peralatan pembuatan cip ASML dan Tokyo Electron, juga memberlakukan pembatasan ekspor peralatan ke China, tetapi tidak sampai menerapkan langkah-langkah paling ketat sebagaimana yang diberlakukan oleh AS, tambah laporan itu.

Laporan: Redaksi