Serangkaian kebijakan ekonomi darurat Jepang terdiri dari lima pilar, termasuk dukungan pembiayaan bagi perusahaan dan langkah-langkah untuk menstimulasi konsumsi, dalam upaya untuk meredakan kekhawatiran bahwa tarif AS dapat membebani ekspor negara Asia Timur tersebut dan berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap ekonomi yang lebih luas.

Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Pemerintah Jepang pada Jumat (25/4) mengumumkan serangkaian kebijakan ekonomi darurat untuk meredam dampak dari kenaikan tarif Amerika Serikat (AS), lapor media lokal.

Rangkaian kebijakan tersebut terdiri dari lima pilar, termasuk dukungan pembiayaan bagi perusahaan dan langkah-langkah untuk menstimulasi konsumsi, dalam upaya untuk meredakan kekhawatiran bahwa tarif AS dapat membebani ekspor Jepang dan berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap ekonomi yang lebih luas, lapor Kyodo News.

Pemerintah juga berjanji akan menurunkan harga bensin dan solar sebesar 10 yen Jepang per liter, memberikan subsidi untuk tagihan energi serta mempertimbangkan perluasan cakupan pinjaman berbunga rendah bagi perusahaan-perusahaan kecil mulai bulan depan, menurut laporan tersebut.

*1 yen Jepang = 118 rupiah

Dalam pertemuan untuk memetakan paket bantuan tersebut, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menyatakan bahwa tarif dari AS dapat "secara substansial merugikan industri-industri domestik yang menjadi dasar negara kita, seperti industri otomotif dan baja."

"Sangat penting bagi kita untuk secara jelas menyampaikan kepada AS bahwa perusahaan-perusahaan Jepang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi AS melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja," imbuh Ishiba.

Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang Ryosei Akazawa, yang menjadi perwakilan utama Jepang dalam negosiasi tarif dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, merencanakan perjalanan selama tiga hari ke AS mulai Rabu (30/4) pekan depan untuk pembicaraan putaran kedua dengan para pejabat AS.

Kunjungan resmi kedua Akazawa ke Washington dipandang sebagai peluang bagi Jepang untuk mendorong pengecualian atau peninjauan kembali terkait tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan AS, meskipun pihak AS mengatakan kepada Akazawa dalam pertemuan putaran pertama bahwa tidak akan ada pengecualian maupun perlakuan istimewa, sebut laporan itu.

Laporan: Redaksi