Teheran tidak akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) internasional di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, mengenai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

Teheran, Iran (Xinhua/Indonesia Window) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Seyed Abbas Araghchi pada Senin (13/10) mengatakan bahwa Teheran tidak akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) internasional di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, mengenai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

"Meski mendukung upaya diplomatik, baik Presiden Pezeshkian maupun saya tidak dapat berinteraksi dengan para mitra yang telah menyerang rakyat Iran dan terus mengancam serta menjatuhkan sanksi terhadap kami," ungkap Araghchi di platform media sosial X.

Iran menyambut baik setiap inisiatif yang bertujuan untuk mengakhiri "genosida" Israel di Gaza dan memastikan penarikan "pasukan pendudukan" Israel, ujarnya.

Araghchi menjelaskan bahwa rakyat Palestina "sepenuhnya berhak untuk memperjuangkan hak asasi mereka atas penentuan nasib sendiri, dan semua negara tetap memiliki kewajiban yang lebih besar dari sebelumnya untuk membantu mereka dalam perjuangan yang legal dan sah."

Dia menyebutkan Iran sejak dulu dan akan terus menjadi "kekuatan vital" bagi perdamaian di kawasan tersebut, seraya menambahkan bahwa berbeda dengan Israel, Iran tidak mencari "perang abadi" melainkan perdamaian, kemakmuran, dan kerja sama yang berkelanjutan.

KTT di Sharm el-Sheikh yang dijadwalkan berlangsung pada Senin itu akan dihadiri oleh para pemimpin dari 20 lebih negara.

KTT Sharm el-Sheikh pada 13 Oktober 2025 diselenggarakan bertujuan untuk mengukuhkan kesepakatan fase pertama penghentian konflik di Gaza, memfasilitasi gencatan senjata jangka menengah, merumuskan rencana pembebasan sandera, serta menyepakati langkah-langkah bantuan kemanusiaan yang mendesak.

Pertemuan ini dimaksudkan menjadi momen bagi para pemimpin dunia untuk menandatangani komitmen politik yang memperkuat mekanisme distribusi bantuan, membahas jalur aman bagi pengiriman logistik kemanusiaan, dan menetapkan kerangka waktu serta pengawas untuk realisasi pembebasan tahanan—semua itu diharapkan dapat meredam eskalasi lebih jauh dan memberi ruang bagi pemulihan darurat di Gaza.

Inisiatif dan kepemimpinan KTT tersebut diprakarsai oleh Mesir di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah el-Sisi, dengan dukungan diplomatik dan partisipasi dari sejumlah negara besar yang memberikan mandat politik untuk menegaskan isi kesepakatan perdamaian fase pertama.

Beberapa sesi serta agenda teknis pertemuan dipimpin bersama oleh tuan rumah regional dan mitra internasional untuk memastikan aspek militer, kemanusiaan, dan sipil dibahas lintas aktor—dengan tujuan agar hasil KTT tidak sekadar deklaratif tetapi juga dapat diimplementasikan melalui koordinasi regional dan internasional.

Laporan: Redaksi