Sederet perintah eksekutif diteken Trump pada hari pertamanya di Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif di Capital One Arena di Washington DC, Amerika Serikat, pada 20 Januari 2025. (Xinhua/Li Rui)
Trump mencabut perintah eksekutif tidak mengikat yang bertujuan untuk memastikan bahwa separuh dari semua kendaraan baru yang dijual hingga tahun 2030 adalah kendaraan listrik, menyebutnya sebagai "mandat kendaraan listrik".
Washington, AS (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (20/1) menandatangani serangkaian perintah eksekutif, menghapus kebijakan-kebijakan pendahulunya di sejumlah bidang, mulai dari imigrasi hingga agenda iklim."Saya akan mencabut hampir 80 langkah eksekutif yang destruktif dan radikal dari pemerintahan sebelumnya (yang dipimpin mantan presiden AS Joe Biden)," kata Trump kepada para pendukungnya yang bersorak-sorai dalam upacara penandatanganan yang diadakan di Capital One Arena, Washington DC, hanya beberapa jam setelah dia dilantik sebagai presiden ke-47 AS.Apa saja yang dibatalkan?Sejumlah kebijakan di masa pemerintahan Biden yang dibatalkan meliputi larangan terhadap aplikasi TikTok dan perintah eksekutif yang bertujuan untuk mengatasi krisis iklim.Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menunda larangan terhadap TikTok selama 75 hari. "Sepertinya saya memiliki tempat khusus di hati saya untuk TikTok yang sebelumnya tidak saya miliki," kata Trump di Gedung Putih saat menandatangani perintah eksekutif.Aplikasi populer itu tidak dapat diakses pada Sabtu (18/1) setelah Mahkamah Agung AS menerapkan peraturan yang memaksa ByteDance, perusahaan pemilik TikTok asal China, untuk menjual aplikasi tersebut kepada perusahaan Amerika atau menghadapi pelarangan di seluruh negeri mulai Ahad (19/1), hanya satu hari sebelum pelantikan Trump.Menurut Gedung Putih, dua perintah eksekutif lain yang ditandatangani berkaitan dengan hengkangnya AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim.Dalam pidato pelantikannya, Trump, yang telah lama menilai energi bersih sebagai hal yang mahal dan boros, berjanji akan melipatgandakan upaya untuk mengekstraksi dan memanfaatkan bahan bakar fosil. "Saya juga akan menyatakan kedaruratan energi nasional," ujarnya, yang akan mencabut larangan-larangan sebelumnya mengenai proyek penambangan seperti pengeboran di Alaska."Kita akan mengebor, sayang, mengebor," kata Trump. "Kita memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki negara manufaktur lainnya, yaitu minyak dan gas terbanyak dibandingkan negara mana pun di Bumi, dan kita akan menggunakannya."Trump juga memprakarsai peninjauan yang akan segera dilakukan terhadap seluruh regulasi federal yang memberlakukan "beban yang tidak semestinya" terhadap pengembangan atau penggunaan sumber-sumber energi, khususnya minyak, gas alam, batu bara, tenaga air, bahan bakar hayati, mineral penting, dan sumber-sumber energi nuklir, ungkap Gedung Putih.Selain itu, Trump mencabut perintah eksekutif tidak mengikat yang bertujuan untuk memastikan bahwa separuh dari semua kendaraan baru yang dijual hingga tahun 2030 adalah kendaraan listrik, menyebutnya sebagai "mandat kendaraan listrik".
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan perintah eksekutif yang ditandatanganinya di Capital One Arena di Washington DC, Amerika Serikat, pada 20 Januari 2025. (Xinhua/Wu Xiaoling)
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

UNGA adopsi resolusi yang tuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza
Indonesia
•
13 Dec 2023

Keputusan Mahkamah Agung AS picu kebingungan soal pembatasan senjata api
Indonesia
•
17 Jan 2023

Rusia gagalkan serangan ‘drone’ di Moskow
Indonesia
•
12 Aug 2023

Fokus Berita – Asosiasi mobil Jerman tolak kebijakan antisubsidi yang bidik kendaraan listrik China di UE
Indonesia
•
18 Apr 2024
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
