Trump minta kontribusi 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin kursi di Dewan Perdamaian

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjawab pertanyaan dari awak media di South Lawn, Gedung Putih, Washington DC, AS, pada 24 Juni 2025. (Xinhua/Hu Yousong)
Trump akan menjabat sebagai ketua Dewan Perdamaian pertama dan memutuskan pemimpin-pemimpin negara mana yang diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut. Meskipun keputusan akan dibuat melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara, semua resolusi harus mendapat persetujuan dari ketua dewan.
Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mewajibkan negara-negara untuk menyumbang setidaknya 1 miliar dolar AS untuk mendapatkan kursi tetap di ‘Dewan Perdamaian’ yang diusulkan Trump, demikian dilansir oleh Bloomberg pada Sabtu (17/1).
*1 dolar AS = 16.871 rupiah
Menurut draf piagam yang dilihat oleh Bloomberg, Trump akan menjabat sebagai ketua dewan pertama dan memutuskan pemimpin-pemimpin negara mana yang diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut. Meskipun keputusan akan dibuat melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara, semua resolusi harus mendapat persetujuan dari ketua dewan.
"Setiap Negara Anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh Ketua," demikian bunyi draf tersebut, seraya menambahkan bahwa masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku untuk negara-negara anggota yang menyumbangkan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama berlakunya piagam tersebut.
Draf piagam itu menggambarkan dewan tersebut sebagai "organisasi internasional yang berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik." Organisasi tersebut akan resmi berdiri setelah tiga negara anggota menyetujui piagam tersebut, menurut laporan Bloomberg.
Beberapa negara sangat menentang proposal tersebut dan bekerja sama untuk menolaknya, imbuh laporan Bloomberg, mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Para kritikus khawatir bahwa Trump sedang mencoba membangun alternatif atau saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah lama dikritik oleh Trump, tambah laporan tersebut.
Laporan: Redaksi
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Israel tingkatkan kesiapan militer di dekat Gaza
Indonesia
•
25 Feb 2025

Tajuk Xinhua: Xi Jinping temui Blinken di Beijing
Indonesia
•
20 Jun 2023

Biden bersedia temui ketua DPR AS dari Partai Republik, bahas bantuan Ukraina
Indonesia
•
21 Feb 2024

Pengadilan UE tolak banding akhir Apple perihal kewajiban pajak senilai 13 miliar euro kepada Irlandia
Indonesia
•
12 Sep 2024
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
