
Trump minta kontribusi 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin kursi di Dewan Perdamaian

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjawab pertanyaan dari awak media di South Lawn, Gedung Putih, Washington DC, AS, pada 24 Juni 2025. (Xinhua/Hu Yousong)
Trump akan menjabat sebagai ketua Dewan Perdamaian pertama dan memutuskan pemimpin-pemimpin negara mana yang diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut. Meskipun keputusan akan dibuat melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara, semua resolusi harus mendapat persetujuan dari ketua dewan.
Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mewajibkan negara-negara untuk menyumbang setidaknya 1 miliar dolar AS untuk mendapatkan kursi tetap di ‘Dewan Perdamaian’ yang diusulkan Trump, demikian dilansir oleh Bloomberg pada Sabtu (17/1).
*1 dolar AS = 16.871 rupiah
Menurut draf piagam yang dilihat oleh Bloomberg, Trump akan menjabat sebagai ketua dewan pertama dan memutuskan pemimpin-pemimpin negara mana yang diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut. Meskipun keputusan akan dibuat melalui pemungutan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota memiliki satu suara, semua resolusi harus mendapat persetujuan dari ketua dewan.
"Setiap Negara Anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh Ketua," demikian bunyi draf tersebut, seraya menambahkan bahwa masa keanggotaan tiga tahun tersebut tidak berlaku untuk negara-negara anggota yang menyumbangkan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian dalam tahun pertama berlakunya piagam tersebut.
Draf piagam itu menggambarkan dewan tersebut sebagai "organisasi internasional yang berupaya untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di area-area yang terdampak atau terancam oleh konflik." Organisasi tersebut akan resmi berdiri setelah tiga negara anggota menyetujui piagam tersebut, menurut laporan Bloomberg.
Beberapa negara sangat menentang proposal tersebut dan bekerja sama untuk menolaknya, imbuh laporan Bloomberg, mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Para kritikus khawatir bahwa Trump sedang mencoba membangun alternatif atau saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah lama dikritik oleh Trump, tambah laporan tersebut.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Mendagri Ukraina tewas dalam kecelakaan helikopter di dekat Kiev
Indonesia
•
19 Jan 2023

Putin dan Lukashenko janji akan perkuat integrasi Rusia-Belarus
Indonesia
•
07 Apr 2023

Pemerintah Taiwan yakinkan Festival Lentera aman dikunjungi
Indonesia
•
08 Feb 2020

Andy Burnham resmi jadi PM Inggris, janjikan perubahan politik dan ekonomi terbesar dalam 40 tahun
Indonesia
•
21 Jul 2026


Berita Terbaru

Iran resmikan pangkalan rudal baru, tampung rudal balistik dan jelajah
Indonesia
•
11 Nov 2026

Maduro lawan dakwaan di AS, tim pembela ajukan kekebalan hukum kepala negara berdaulat
Indonesia
•
11 Nov 2026

Kembang api dan api unggun picu lonjakan polusi udara di Inggris, PM2.5 melonjak hingga 600
Indonesia
•
10 Nov 2026

Iran produksi rudal dan ‘drone’ di fasilitas bawah tanah, ancam beri kejutan militer jika AS kembali serang
Indonesia
•
09 Nov 2026
