UN Habitat Assembly merupakan organ pengambil keputusan tertinggi PBB untuk masalah perkotaan, dengan sesi kedua dari pertemuan tersebut diharapkan akan mengadopsi deklarasi menteri tentang memajukan urbanisasi berkelanjutan.

Nairobi, Kenya (Xinhua) – Sesi kedua Majelis Program Pemukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) Habitat Assembly dimulai di Nairobi, ibu kota Kenya, pada Senin (5/6), dengan para delegasi menyuarakan kembali seruan untuk upaya terpadu guna meregenerasi pusat-pusat perkotaan.

Sangat penting kiranya bagi masyarakat internasional mempercepat upaya pembaruan perkotaan demi mencapai pertumbuhan hijau, inklusif, dan tangguh, ujar Presiden Kenya William Ruto dalam pidato pembukaannya.

Mewujudkan urbanisasi berkelanjutan menjadi hal yang mendesak guna memungkinkan masyarakat miskin di perkotaan memiliki akses ke tempat tinggal yang layak, air minum yang bersih, sanitasi, dan layanan perawatan kesehatan, ungkap Ruto.

Ruto mengatakan Kenya berkomitmen menerapkan perumahan terjangkau, regenerasi ruang hijau, pengelolaan limbah, dan memperluas akses mobilitas bersih sebagai sarana untuk mewujudkan urbanisasi berkelanjutan.

Diperkirakan 5.000 delegasi dari 193 negara anggota PBB, industri, masyarakat sipil, dan akademisi akan menghadiri pertemuan lima hari tersebut, yang mengangkat tema ‘Masa depan perkotaan yang berkelanjutan melalui multilateralisme inklusif dan efektif: Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di masa krisis global’.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta akan membahas aksi iklim perkotaan, perumahan yang terjangkau, lokalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan, keuangan, dan pemulihan krisis perkotaan.

Sebuah pameran urban juga akan diadakan di sela-sela pertemuan tersebut, dengan lebih dari 50 ekshibitor akan memamerkan solusi inovatif untuk berbagai tantangan yang dihadapi kota, termasuk polusi limbah dan akses tempat tinggal yang belum memadai.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya via video untuk majelis tersebut menggarisbawahi peran penting dari sistem multilateral yang kuat untuk memperbarui kota dan menempatkannya di jantung transisi hijau.

UN Habitat Assembly merupakan organ pengambil keputusan tertinggi PBB untuk masalah perkotaan. Sesi kedua dari pertemuan tersebut diharapkan akan mengadopsi deklarasi menteri tentang memajukan urbanisasi berkelanjutan.

Maimunah Mohd Sharif, Direktur Eksekutif Program Pemukiman Manusia PBB, mengatakan majelis tersebut berlangsung di tengah konsensus global tentang perlunya mengintensifkan tindakan dalam mengatasi krisis iklim, polusi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan yang semakin berdampak pada kota-kota yang berkembang pesat.

"Mari kita balik skenario tentang urbanisasi. Kita perlu memanfaatkan talenta di kota dan masyarakat untuk membentuk kembali pembiayaan guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan," tutur Sharif.

Laporan: Redaksi