Kebijakan penahanan keluarga migran yang melintasi perbatasan AS secara ilegal – yang ditiadakan oleh pemerintahan Joe Biden dalam dua tahun terakhir karena sang presiden menginginkan sistem imigrasi yang lebih manusiawi – mungkin akan hidupkan kembali guna menangani lonjakan jumlah migran yang melarikan diri dari pemerintah otoriter dan kehancuran ekonomi di negara asal mereka.

New York City, AS (Xinhua) – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali kebijakan penahanan keluarga migran yang melintasi perbatasan secara ilegal, kebijakan yang sama yang ditiadakan oleh Biden dalam dua tahun terakhir karena sang presiden menginginkan sistem imigrasi yang lebih manusiawi, menurut laporan The New York Times (NYT) pada Senin (6/3).

Meskipun belum ada keputusan final yang diambil, langkah tersebut akan menjadi kemunduran besar bagi Biden, yang pada awal masa jabatannya berjanji untuk mengadopsi pendekatan yang lebih simpatik di perbatasan setelah kebijakan keras yang diterapkan oleh pendahulunya, mantan presiden Donald J. Trump, tulis laporan itu.

Pemerintahan Biden telah mengakhiri sebagian besar praktik penahanan keluarga dan melepaskan keluarga-keluarga ke AS untuk sementara waktu dan memberi mereka gelang kaki, ponsel yang dapat dilacak, atau metode lain untuk melacak mereka, menurut laporan itu.

"Namun, pemerintah telah beralih ke langkah-langkah yang lebih restriktif karena mereka kesulitan dalam menangani lonjakan jumlah migran yang melarikan diri dari pemerintah otoriter dan kehancuran ekonomi di negara asal mereka. Para pejabat juga mengkhawatirkan lonjakan di perbatasan setelah 11 Mei, ketika kebijakan kesehatan masyarakat yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan cepat mengusir migran berakhir masa berlakunya," katanya.

"Mengakhiri praktik penahanan keluarga yang tidak manusiawi tersebut merupakan satu dari segelintir keputusan kebijakan imigrasi yang positif dari pemerintahan Biden," demikian dikutip dari Leecia Welch, seorang pengacara utama dalam kasus yang mengarah pada kesepakatan Flores 1997, yang membatasi waktu yang dapat dihabiskan anak-anak dalam penahanan dan menetapkan standar minimum untuk fasilitas penahanan.

"Sungguh menyedihkan mendengar kemungkinan bahwa praktik pada era Trump ini akan kembali diterapkan," kata Welch.

Laporan: Redaksi