
Mayoritas warga Kanada tolak gunakan Dolar AS

Foto yang diabadikan pada 17 Maret 2020 ini menunjukkan uang kertas dolar AS di Washington DC, Amerika Serikat. (Xinhua/Liu Jie)
Warga Kanada menolak gagasan pembentukan serikat ekonomi dengan Amerika Serikat (AS), yang di dalamnya Kanada akan menggunakan dolar AS.
Ottawa, Kanada (Xinhua/Indonesia Window) – Tiga perempat warga Kanada menolak gagasan pembentukan serikat ekonomi dengan Amerika Serikat (AS), yang di dalamnya Kanada akan menggunakan dolar AS, lapor media lokal pada Jumat (7/3).Menurut survei yang dilakukan oleh Nanos, konsep yang diusulkan tersebut akan serupa dengan Uni Eropa (UE), di mana terdapat perdagangan bebas dan pergerakan bebas orang-orang di dalam UE, tetapi setiap negara masih memiliki kendali atas perawatan kesehatan, pendidikan, dan perpajakan di dalam perbatasan mereka.
Label harga dengan tulisan 'Lokal' terlihat di sebuah pasar swalayan di Toronto, Ontario, Kanada, pada 4 Maret 2025. Pemerintah federal Kanada pada Selasa (4/3) mengumumkan paket tarif terperinci setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau bersumpah bahwa Kanada tidak akan mundur dari perang dagang yang dimulai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Xinhua/Zou Zheng)
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Ekonomi Indonesia triwulan I 2025 tumbuh 4,87 persen
Indonesia
•
06 May 2025

Filipina kesulitan turunkan harga beras meski pasokan melimpah
Indonesia
•
17 Feb 2024

Kerja sama energi antara China dan negara-negara Sabuk dan Jalur Sutra buahkan hasil
Indonesia
•
10 Oct 2023

Feature – Cerita pengusaha ‘travel’ Indonesia soal perubahan tren wisata warga RI ke China
Indonesia
•
24 Dec 2025


Berita Terbaru

China bisa jadi penopang prospek ekonomi Indonesia di tengah risiko perlambatan
Indonesia
•
11 May 2026

Bank Sentral Malaysia dan Indonesia teken MoU untuk perdalam kerja sama
Indonesia
•
11 May 2026

Sertifikat asal dari bea cukai China timur laut fasilitasi produk China masuki pasar Indonesia
Indonesia
•
10 May 2026

Permintaan cip tetap kuat di tengah ketegangan geopolitik
Indonesia
•
07 May 2026
