AS akan mengelola Venezuela setelah militer AS menyerbu negara itu dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, yang kemudian diterbangkan ke New York.

Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Sabtu (3/1) mengatakan bahwa AS akan "mengelola" Venezuela setelah militer AS menyerbu negara itu dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, yang kemudian diterbangkan ke New York.

"Kami akan mengelola negara itu sampai kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana," kata Trump dalam sebuah konferensi pers di klub pribadinya, Mar-a-Lago, di Florida.

"Kami tidak ingin terlibat dengan membiarkan pihak lain masuk, dan kami menghadapi situasi yang sama seperti yang telah kami alami selama bertahun-tahun terakhir. Jadi, kami akan mengelola negara itu," kata Trump.

"Kami sudah ada di sana sekarang. Kami akan tetap ada di sana sampai transisi yang tepat dapat terjadi," tambah Trump, tanpa memberikan jangka waktu pasti seberapa lama transisi kekuasaan tersebut diperkirakan akan berlangsung.

Dia kemudian mengatakan bahwa pejabat-pejabat tinggi AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, akan bekerja sama dengan sebuah tim untuk membantu mengelola Venezuela.

Trump tidak mengesampingkan kemungkinan keterlibatan militer AS lebih lanjut. "Kami tidak takut menurunkan pasukan ke lapangan," katanya.

Dan Caine, ketua Kepala Staf Gabungan AS, mengatakan dalam konferensi pers bahwa pasukan AS akan tetap berada di wilayah tersebut setelah serangan berskala besar terhadap Venezuela dan penangkapan Maduro.

"Saat kita berdiri di sini pagi ini, pasukan kita tetap berada di wilayah itu dalam keadaan siaga tinggi, siap untuk memproyeksikan kekuatan, membela diri dan kepentingan kita di wilayah tersebut," kata Caine.

Ketika ditanya tentang kemungkinan kehadiran militer AS di Venezuela selama masa transisi, Trump menjawab, "Tidak, kami akan hadir di Venezuela terkait dengan minyak karena kami sedang mengirimkan keahlian kami. Mungkin akan perlu beberapa hal, namun tidak banyak."

Trump mengatakan dirinya berencana mengizinkan raksasa-raksasa minyak AS untuk mengambil alih dan berinvestasi dalam infrastruktur energi Venezuela dan "mulai menghasilkan uang untuk negara," seraya menambahkan bahwa embargo terhadap semua minyak Venezuela "tetap berlaku sepenuhnya."

"Yang sangat penting, embargo terhadap seluruh minyak Venezuela tetap berlaku sepenuhnya. Armada Amerika tetap siaga, dan AS mempertahankan semua opsi militer hingga tuntutan AS sepenuhnya dipenuhi dan dituntaskan," kata Trump.

"Kami akan mengambil sejumlah besar kekayaan dari dalam tanah. Kekayaan itu akan diberikan kepada rakyat Venezuela dan orang-orang dari luar Venezuela yang dulunya berada di Venezuela," klaim Trump. "Kekayaan itu juga akan dikirim ke AS sebagai ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan negara itu kepada kami."

Dengan menggerebek Maduro dan melancarkan kampanye tekanan militer selama berbulan-bulan, Trump mengatakan bahwa pemerintahannya telah "menggantikan" Doktrin Monroe yang ditetapkan pada awal abad ke-19.

Sejumlah aksi protes yang menyerukan "Tolak Perang di Venezuela" direncanakan akan berlangsung di Washington DC, Chicago, New York, dan sejumlah kota lain di seluruh AS pada Sabtu.

"Kita perlu turun ke jalan dan menolak perang berkepanjangan lainnya! Rakyat negara ini tidak menginginkan perang lagi! Perang AS akan menyebabkan kematian dan kehancuran bagi rakyat Venezuela," kata Answer Coalition, salah satu penyelenggara aksi protes, dalam sebuah siaran pers.

Serangan-serangan terbaru AS terhadap Venezuela dan penangkapan Maduro telah menuai kecaman dan keprihatinan di seluruh dunia.

Tak lama setelah serangan dimulai, pemerintah Venezuela mengecam "agresi militer" oleh AS itu, seraya menambahkan bahwa serangan tersebut menargetkan lokasi sipil dan militer di setidaknya empat negara bagian di negara itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres sangat khawatir dengan tindakan militer AS, kata juru bicara Guterres dalam sebuah pernyataan.

"Sekjen terus menekankan pentingnya penghormatan penuh, oleh semua pihak, terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Beliau sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional telah dilanggar," demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric.

Laporan: Redaksi