Resolusi penghentian aktivitas militer di Timur Tengah gagal diadopsi Dewan Keamanan PBB.

PBB (Xinhua/Indonesia Window) – Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (11/3) gagal mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan kepada semua pihak agar segera menghentikan aktivitas militer dan menahan diri dari eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah dan sekitarnya, serta mengecam semua serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.

DK PBB menolak rancangan resolusi tersebut, yang diajukan oleh Rusia, dengan empat suara mendukung, dua menolak, dan sembilan abstain. Rusia, China, Pakistan, dan Somalia memberikan suara mendukung, sementara Amerika Serikat (AS) dan Latvia menolak.

"Kami sangat kecewa," tutur Vassily Nebenzia, perwakilan tetap Rusia untuk PBB, seraya menyebut bahwa banyak anggota DK PBB tidak mampu menghimpun cukup kekuatan dan kebijaksanaan untuk mengesahkan naskah resolusi yang diusulkan negaranya.

Sebelumnya, DK PBB telah mengadopsi rancangan resolusi mengenai krisis di Timur Tengah saat ini, yang dipicu oleh serangan militer gabungan AS-Israel terhadap Iran yang dimulai pada 28 Februari dan serangan balasan Iran di berbagai penjuru Timur Tengah.

Rancangan resolusi itu, yang diajukan oleh Bahrain atas nama Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC), diadopsi dengan 13 suara setuju dan dua abstain untuk mengecam serangan Iran terhadap negara-negara GCC dan Yordania, menuntut Iran segera menghentikan serangan terhadap mereka, serta menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan ancaman serius terhadap keamanan internasional.

"Perlu saya jelaskan: Resolusi ini merupakan ketidakadilan yang nyata terhadap negara saya, korban utama dari tindakan agresi yang terang-terangan," kata Amir Saeid Iravani, perwakilan tetap Iran untuk PBB. "Kami menganggapnya tidak adil dan melanggar hukum, tidak sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional."

Laporan: Redaksi