Muhammad Yunus dilantik sebagai kepala pemerintahan sementara Bangladesh

Muhammad Yunus mengambil sumpah sebagai kepala pemerintahan sementara Bangladesh di Dhaka, Bangladesh, pada 8 Agustus 2024. (Xinhua/PID)
Ekonom Bangladesh Muhammad Yunus mengambil sumpah sebagai kepala pemerintahan sementara negara tersebut.
Dhaka, Bangladesh (Xinhua/Indonesia Window) – Ekonom Bangladesh, Muhammad Yunus, mengambil sumpah sebagai kepala pemerintahan sementara negara tersebut pada Kamis (8/8).Presiden Mohammed Shahabuddin melantik Yunus dan anggota lainnya untuk pemerintahan sementara yang baru di istana kepresidenan di Dhaka, ibu kota Bangladesh.Posisi Yunus sebagai penasihat utama dilaporkan setara dengan jabatan perdana menteri. Enam belas orang lainnya telah dimasukkan dalam pemerintahan sementara itu.Yunus tiba di Dhaka pada Kamis sore waktu setempat. Dalam pidatonya di bandara, dirinya menyerukan perlindungan negara itu dari kekacauan dan kekerasan.Pada Rabu (7/8), Md. Joynal Abedin, sekretaris pers presiden Bangladesh, mengumumkan bahwa Yunus akan menjabat sebagai kepala pemerintahan sementara negara tersebut.Presiden Shahabuddin membubarkan parlemen pada Selasa (6/8), membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan sementara setelah jatuhnya pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina.Laporan: RedaksiBagikan
Komentar
Berita Terkait

China tolak keras revisi pembatasan ekspor cip AS
Indonesia
•
02 Apr 2024

AS akan kirim senjata ke Ukraina via NATO, ancam ‘tarif berat’ terhadap Rusia
Indonesia
•
15 Jul 2025

Menlu China: Hubungan China-Rusia terus maju di tengah ketidakstabilan dunia
Indonesia
•
08 Mar 2023

Hilang saat operasi penyitaan senjata Iran, 2 personel Navy SEAL AS dinyatakan tewas
Indonesia
•
23 Jan 2024
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
