
Hongaria terima undangan AS untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza

Orang-orang berjalan di antara puing-puing bangunan di daerah Zeitoun, sebelah tenggara Gaza City, pada 27 November 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Hongaria telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam kerja "Dewan Perdamaian untuk Gaza" sebagai anggota pendiri.
Budapest, Hongaria (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban pada Ahad (18/1) mengatakan dirinya telah menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dalam kerja "Dewan Perdamaian untuk Gaza" sebagai anggota pendiri.
Dalam sebuah unggahan di Facebook, Orban menyebut undangan itu disampaikan sebagai pengakuan atas "upaya Hongaria bagi perdamaian" dan mengonfirmasi bahwa negaranya menerima apa yang dia sebut sebagai "undangan kehormatan" itu.
Dia juga menunjukkan surat undangan bertanggal 16 Januari dari Gedung Putih, yang berisikan Trump secara resmi mengundang Hongaria untuk berpartisipasi dalam dewan tersebut.
Menurut laporan sebelumnya, Dewan Perdamaian untuk Gaza merupakan bagian dari inisiatif lebih luas yang dipimpin AS dan berfokus pada demiliterisasi Hamas, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta rekonstruksi pascakonflik di Jalur Gaza.
Gedung Putih pada Jumat (16/1) mengumumkan nama-nama anggota dewan, dengan Trump bertindak sebagai ketua. Anggota-anggota lainnya mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, menurut Gedung Putih.
Namun, baik Israel maupun Palestina tidak puas dengan susunan dewan yang dipimpin AS tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel pada Sabtu (17/1) menyatakan bahwa pengumuman AS mengenai komposisi dewan itu "tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya." Sementara itu, Gerakan Jihad Islam di Palestina juga mengkritik komposisi tersebut, menyatakan susunan anggota dewan itu melayani kepentingan Israel dan mengindikasikan "niat negatif terkait pelaksanaan ketentuan perjanjian (gencatan senjata)."
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Iran kena sanksi lagi dari PBB
Indonesia
•
30 Sep 2025

Presiden Iran desak jaminan perjanjian nuklir dan penutupan penyelidikan IAEA
Indonesia
•
21 Sep 2022

Taiwan targetkan 15,1 persen pasokan listrik dari energi terbarukan pada 2025
Indonesia
•
24 Jul 2022

Rusia dan Ukraina akhiri pembicaraan di UEA tanpa pengumuman kesepakatan konkret
Indonesia
•
25 Jan 2026


Berita Terbaru

AS intensifkan pengumpulan intelijen militer di lepas pantai Kuba
Indonesia
•
11 May 2026

Iran tolak proposal gencatan senjata AS, Trump sebut langkah itu "tidak dapat diterima"
Indonesia
•
11 May 2026

Para pemimpin ASEAN rilis pernyataan bersama soal krisis Timur Tengah di KTT ASEAN 2026
Indonesia
•
10 May 2026

AS-Iran kembali bentrok, AS tak ingin eskalasi
Indonesia
•
08 May 2026
