Kewenangan konstitusional khusus telah digunakan PM Prancis Michel Barnier untuk meloloskan anggaran jaminan sosial 2025 tanpa persetujuan parlemen.

Paris, Prancis (Xinhua/Indonesia Window) – Perdana Menteri (PM) Prancis Michel Barnier pada Senin (2/12) menggunakan kewenangan konstitusional khusus untuk meloloskan anggaran jaminan sosial 2025 tanpa persetujuan parlemen.

Langkah kontroversial ini, yang menggunakan Pasal 49.3 Konstitusi Prancis, memicu reaksi keras dari aliansi sayap kiri dan National Rally (RN) yang berhaluan kanan ekstrem, mendorong mereka mengumumkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahannya.

Rancangan undang-undang (RUU) anggaran tersebut telah melalui perdebatan sengit dan modifikasi selama berbulan-bulan. Majelis Nasional seharusnya memberikan suara pada versi negosiasi RUU tersebut, yang mencakup pemotongan dana dalam upaya untuk mengurangi defisit negara. Namun, Barnier mengabaikan pemungutan suara tersebut, dengan menyatakan bahwa hal itu perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

"Kami saat ini telah mencapai momen kebenaran yang menempatkan setiap orang pada tanggung jawabnya," kata Barnier kepada para deputi sebelum menerapkan Pasal 49.3. "Saya percaya rakyat Prancis tidak akan memaafkan kami jika kami mengutamakan kepentingan individu di atas masa depan negara," imbuhnya.

Pasal 49 Ayat 3 Konstitusi Prancis mengizinkan perdana menteri, dengan persetujuan Dewan Menteri, untuk mengadopsi sebuah RUU tanpa pemungutan suara parlemen. Satu-satunya cara untuk membatalkan keputusan tersebut adalah melalui mosi tidak percaya, yang harus disetujui oleh suara mayoritas di Majelis Nasional.

Mathilde Panot, selaku deputi yang mewakili aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP), berjanji menggunakan mekanisme mosi tidak percaya untuk memaksa Barnier mengundurkan diri. "Dia akan menghadapi aib dan kecaman," kata Panot kepada saluran berita BFMTV.

Marine Le Pen, pemimpin RN, menyebut anggaran tersebut "sangat tidak adil" bagi rakyat Prancis. "Kami akan mengajukan mosi tidak percaya," katanya, seraya menambahkan bahwa partainya akan mendukung semua mosi tidak percaya terhadap pemerintah, terlepas dari partai yang mengajukannya.

Karena tidak ada satu partai pun yang memegang mayoritas absolut di Majelis Nasional Prancis, suara gabungan dari NFP dan RN kemungkinan besar dapat memaksa Barnier untuk mengundurkan diri. Menurut laporan media lokal, mosi tidak percaya pertama diperkirakan akan berlangsung pada Rabu (4/12).

Laporan: Redaksi