Serangan AS terhadap Iran adalah tindakan keterlaluan, mengabaikan Piagam PBB dan hukum internasional, ancam tatanan global.

Tokyo, Jepang (Xinhua/Indonesia Window) – Surat kabar Jepang Tokyo Shimbun baru-baru ini menerbitkan editorial berjudul ‘Serangan AS terhadap Iran adalah tindakan keterlaluan yang mengancam tatanan internasional’, mengecam serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel itu sebagai pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional.

Menurut editorial yang diterbitkan pada Senin (2/3) itu, pasukan AS dan Israel membombardir Teheran, ibu kota Iran, serta beberapa kota lainnya, yang mengakibatkan banyak korban sipil dan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Iran kemudian melancarkan serangan balasan.

Surat kabar tersebut mengkritik serangan AS dan Israel terhadap Iran sebagai tindakan keterlaluan yang mengabaikan Piagam PBB dan hukum internasional. Tajuk rencana itu juga menilai bahwa aksi militer AS tidak memperoleh otorisasi dari Kongres sebagaimana diwajibkan dalam Konstitusi AS.

Editorial itu menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyerukan gencatan senjata segera, di tengah kekhawatiran serius perihal potensi eskalasi konflik. Ditekankan pula bahwa komunitas internasional harus menambah tekanan diplomatik guna mewujudkan gencatan senjata secepatnya.

Lebih lanjut, editorial tersebut memaparkan bahwa AS dan Iran melanjutkan perundingan mengenai isu nuklir pada Februari. Menteri luar negeri Oman, yang bertindak sebagai mediator, menyatakan kemarahannya karena "perundingan serius sekali lagi telah dirusak." Editorial itu menyebut reaksi tersebut "tidaklah mengejutkan," menambahkan bahwa pendekatan Washington yang memaksa pihak lain memilih antara "menyerah atau perang" sebagai bentuk diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy) sama sekali tidak layak disebut sebagai diplomasi.

Meskipun pemerintah Jepang sejauh ini menahan diri untuk tidak mengomentari aksi militer AS, sebut editorial itu, Tokyo seharusnya bekerja sama dengan PBB dan negara-negara Timur Tengah guna mendesak AS dan Israel untuk segera menerapkan gencatan senjata.

Laporan: Redaksi