
Pejabat Palestina sebut Trump berupaya jadikan "Dewan Perdamaian" alternatif PBB

Warga Palestina terlihat usai kembali ke area Sheikh Radwan yang hancur di sebelah utara Gaza City pada 6 November 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Rakyat Palestina menginginkan stabilitas, berakhirnya perang di Jalur Gaza, serta penghentian pembunuhan dan penghancuran, sehingga Gaza dapat pulih dan dibangun kembali.
Ramallah, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya menjadikan apa yang disebut "Dewan Perdamaian" (Board of Peace) sebagai sebuah alternatif bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), demikian disampaikan sejumlah pejabat Palestina di Ramallah pada Ahad (8/2).
Sabri Saidam, wakil sekretaris jenderal komite pusat Fatah, mengatakan kepada para wartawan bahwa pesan dewan tersebut masih belum jelas dan mengecualikan rakyat Palestina.
Saidam mengatakan pihak Palestina khawatir bahwa Trump tetap bertekad untuk menjalankan proyek-proyek yang mengecualikan rakyat Palestina, menghapus hak-hak mereka, dan mendorong penggusuran mereka.
Sementara itu, Omar Awadallah, wakil menteri luar negeri Palestina untuk urusan politik dan hukum, menekankan pentingnya dukungan bagi lembaga-lembaga internasional serta upaya meningkatkan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Timur Tengah, dengan tujuan berdirinya Negara Palestina.
Dalam pernyataannya kepada stasiun radio Voice of Palestine, Awadallah mengatakan bahwa setiap dewan yang baru dibentuk seharusnya tidak menggantikan lembaga-lembaga Palestina yang sah. Dia menambahkan bahwa rakyat Palestina menginginkan stabilitas, berakhirnya perang di Jalur Gaza, serta penghentian pembunuhan dan penghancuran, sehingga Gaza dapat pulih dan dibangun kembali.
Trump secara resmi meluncurkan apa yang disebut ‘Dewan Perdamaian’ pada 22 Januari dalam sebuah upacara penandatanganan piagam di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss. Beberapa negara besar dunia dan sekutu tradisional AS telah menolak bergabung dengan dewan tersebut.
Laporan: Redaksi
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

PBB sahkan resolusi pencabutan keanggotaan Iran dari Komisi Status Perempuan
Indonesia
•
15 Dec 2022

China layangkan protes pada WTO soal subsidi AS untuk kendaraan listrik
Indonesia
•
29 Mar 2024

Jajak pendapat: 68 persen warga jepang dukung diplomasi yang lebih independen dari AS
Indonesia
•
27 Apr 2025

China dan beberapa negara sampaikan pernyataan bersama, menentang standar ganda terkait HAM
Indonesia
•
20 Jun 2024


Berita Terbaru

AS intensifkan pengumpulan intelijen militer di lepas pantai Kuba
Indonesia
•
11 May 2026

Iran tolak proposal gencatan senjata AS, Trump sebut langkah itu "tidak dapat diterima"
Indonesia
•
11 May 2026

Para pemimpin ASEAN rilis pernyataan bersama soal krisis Timur Tengah di KTT ASEAN 2026
Indonesia
•
10 May 2026

AS-Iran kembali bentrok, AS tak ingin eskalasi
Indonesia
•
08 May 2026
