Analis: Mengakui kelaparan tidak hapus tanggung jawab AS atas krisis Gaza

Warga Palestina membawa karung berisi tepung setelah bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza melalui pos perbatasan di Beit Lahia, Jalur Gaza utara, pada 27 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Pembicaraan gencatan senjata mandek, dengan beberapa kritikus menunjuk dukungan tak tergoyahkan AS untuk Israel sebagai penghalang utama.
Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini mengakui bahwa Gaza sedang mengalami "kelaparan nyata," dan mengumumkan rencana untuk mendirikan pusat distribusi makanan baru yang diawasi oleh Israel di wilayah tersebut.Menyinggung kekacauan dan pembunuhan yang terjadi sebelumnya akibat mekanisme distribusi bantuan yang didukung AS dan Israel di Gaza, para analis dan penduduk Palestina berargumen bahwa perubahan nada bicara Trump belakangan ini hanyalah manuver politik untuk meredam opini publik, dan kecil kemungkinannya akan membawa perubahan nyata dalam kebijakan AS terkait krisis yang sedang berlangsung di Gaza."Pengakuan AS atas kelaparan memang penting dari segi hukum dan moral, namun tetap bersifat simbolis jika tidak direalisasikan dengan perubahan kebijakan yang nyata," kata Hussam al-Dajani, analis politik yang berbasis di Gaza, kepada Xinhua."Ketika negara terkuat di dunia mengakui kelaparan di suatu tempat, hal ini membawa kewajiban. Namun, alih-alih mengarah pada tindakan perlindungan, ini justru memperkuat mekanisme penderitaan dengan menyerahkan pengawasan bantuan kepada Israel," katanya."Pendekatan ini tidak menguntungkan bagi kepentingan penduduk sipil, tetapi justru memperpanjang kerentanan mereka," ujarnya.Al-Dajani menjelaskan bahwa model bantuan yang sekarang diusulkan oleh AS berisiko mengubah bantuan kemanusiaan menjadi alat politik, bukan sarana untuk meringankan penderitaan."Kita melihat sistem bantuan yang dirancang bukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi untuk mengelola dan mengontrol populasi yang sedang dikepung," katanya.Esmat Mansour, seorang analis politik yang berbasis di Ramallah, mengungkapkan keprihatinan serupa. Dia menggambarkan inisiatif AS itu sebagai legitimasi atas "rezim bantuan" yang sangat terkait dengan struktur militer dan agenda keamanan."Israel tidak memberikan bantuan. Israel mengatur akses ke bantuan dengan cara yang sesuai dengan tujuan strategisnya yang lebih luas," kata Mansour kepada Xinhua."AS memilih memperkuat kerangka itu daripada mengusulkan mekanisme kemanusiaan independen, semakin mengaburkan batas antara bantuan dan kontrol," katanya.
Seorang anak Palestina yang mengungsi terlihat di sebuah tempat penampungan di Gaza City bagian barat pada 26 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Ekonomi Saudi tumbuh tanpa minyak di tahun 2020
Indonesia
•
27 Jan 2020

Hizbullah akan ambil tindakan jika Israel tidak mundur sebelum tenggat waktu gencatan senjata
Indonesia
•
31 Dec 2024

Haji1443 – Jamaah menuju Mina untuk lempar jumroh, ritual terakhir
Indonesia
•
09 Jul 2022

Turkiye akan kirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina jika diperlukan
Indonesia
•
08 Mar 2025
Berita Terbaru

Nilai mata uang Iran anjlok ke level terendah dalam sejarah di tengah tekanan ekonomi
Indonesia
•
29 Jan 2026

Aktivis AS berencana gelar aksi protes kedua, tuntut agen federal hengkang dari Minnesota
Indonesia
•
29 Jan 2026

Badan Pangan PBB akan hentikan operasi di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, akhiri kontrak 360 pegawai
Indonesia
•
29 Jan 2026

Swedia luncurkan program baru untuk tekan kekerasan laki-laki terhadap perempuan
Indonesia
•
29 Jan 2026
