
Analis: Mengakui kelaparan tidak hapus tanggung jawab AS atas krisis Gaza

Warga Palestina membawa karung berisi tepung setelah bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza melalui pos perbatasan di Beit Lahia, Jalur Gaza utara, pada 27 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Pembicaraan gencatan senjata mandek, dengan beberapa kritikus menunjuk dukungan tak tergoyahkan AS untuk Israel sebagai penghalang utama.
Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini mengakui bahwa Gaza sedang mengalami "kelaparan nyata," dan mengumumkan rencana untuk mendirikan pusat distribusi makanan baru yang diawasi oleh Israel di wilayah tersebut.Menyinggung kekacauan dan pembunuhan yang terjadi sebelumnya akibat mekanisme distribusi bantuan yang didukung AS dan Israel di Gaza, para analis dan penduduk Palestina berargumen bahwa perubahan nada bicara Trump belakangan ini hanyalah manuver politik untuk meredam opini publik, dan kecil kemungkinannya akan membawa perubahan nyata dalam kebijakan AS terkait krisis yang sedang berlangsung di Gaza."Pengakuan AS atas kelaparan memang penting dari segi hukum dan moral, namun tetap bersifat simbolis jika tidak direalisasikan dengan perubahan kebijakan yang nyata," kata Hussam al-Dajani, analis politik yang berbasis di Gaza, kepada Xinhua."Ketika negara terkuat di dunia mengakui kelaparan di suatu tempat, hal ini membawa kewajiban. Namun, alih-alih mengarah pada tindakan perlindungan, ini justru memperkuat mekanisme penderitaan dengan menyerahkan pengawasan bantuan kepada Israel," katanya."Pendekatan ini tidak menguntungkan bagi kepentingan penduduk sipil, tetapi justru memperpanjang kerentanan mereka," ujarnya.Al-Dajani menjelaskan bahwa model bantuan yang sekarang diusulkan oleh AS berisiko mengubah bantuan kemanusiaan menjadi alat politik, bukan sarana untuk meringankan penderitaan."Kita melihat sistem bantuan yang dirancang bukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi untuk mengelola dan mengontrol populasi yang sedang dikepung," katanya.Esmat Mansour, seorang analis politik yang berbasis di Ramallah, mengungkapkan keprihatinan serupa. Dia menggambarkan inisiatif AS itu sebagai legitimasi atas "rezim bantuan" yang sangat terkait dengan struktur militer dan agenda keamanan."Israel tidak memberikan bantuan. Israel mengatur akses ke bantuan dengan cara yang sesuai dengan tujuan strategisnya yang lebih luas," kata Mansour kepada Xinhua."AS memilih memperkuat kerangka itu daripada mengusulkan mekanisme kemanusiaan independen, semakin mengaburkan batas antara bantuan dan kontrol," katanya.
Seorang anak Palestina yang mengungsi terlihat di sebuah tempat penampungan di Gaza City bagian barat pada 26 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Tenggat waktu penarikan mendekat, tentara Israel berencana akan tetap berada di Lebanon Selatan
Indonesia
•
15 Feb 2025

Netanyahu akan perintahkan militernya capai tujuan perang di Gaza "tanpa terkecuali"
Indonesia
•
06 Aug 2025

Trump disebut sepakat lanjutkan kembali perundingan dengan kepemimpinan baru Iran
Indonesia
•
02 Mar 2026

15 negara, termasuk Indonesia, terpilih jadi anggota Dewan HAM PBB
Indonesia
•
12 Oct 2023


Berita Terbaru

Xi undang 100.000 pemuda AS ke China dalam 5 tahun, panda juga segera tiba di Atlanta
Indonesia
•
25 Sep 2026

Puluhan delegasi pilih ‘walk out’ saat Netanyahu pidato di Sidang Majelis Umum PBB
Indonesia
•
25 Sep 2026

Telaah – Dari persaingan ke kerja sama, Xi dorong China-AS temukan cara hidup berdampingan
Indonesia
•
26 Sep 2026

Jumlah pengungsi Yaman tembus 129.438 orang, ribuan menyeberang ke Djibouti
Indonesia
•
23 Sep 2026
