
Analis: Mengakui kelaparan tidak hapus tanggung jawab AS atas krisis Gaza

Warga Palestina membawa karung berisi tepung setelah bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza melalui pos perbatasan di Beit Lahia, Jalur Gaza utara, pada 27 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Pembicaraan gencatan senjata mandek, dengan beberapa kritikus menunjuk dukungan tak tergoyahkan AS untuk Israel sebagai penghalang utama.
Gaza, Palestina (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini mengakui bahwa Gaza sedang mengalami "kelaparan nyata," dan mengumumkan rencana untuk mendirikan pusat distribusi makanan baru yang diawasi oleh Israel di wilayah tersebut.Menyinggung kekacauan dan pembunuhan yang terjadi sebelumnya akibat mekanisme distribusi bantuan yang didukung AS dan Israel di Gaza, para analis dan penduduk Palestina berargumen bahwa perubahan nada bicara Trump belakangan ini hanyalah manuver politik untuk meredam opini publik, dan kecil kemungkinannya akan membawa perubahan nyata dalam kebijakan AS terkait krisis yang sedang berlangsung di Gaza."Pengakuan AS atas kelaparan memang penting dari segi hukum dan moral, namun tetap bersifat simbolis jika tidak direalisasikan dengan perubahan kebijakan yang nyata," kata Hussam al-Dajani, analis politik yang berbasis di Gaza, kepada Xinhua."Ketika negara terkuat di dunia mengakui kelaparan di suatu tempat, hal ini membawa kewajiban. Namun, alih-alih mengarah pada tindakan perlindungan, ini justru memperkuat mekanisme penderitaan dengan menyerahkan pengawasan bantuan kepada Israel," katanya."Pendekatan ini tidak menguntungkan bagi kepentingan penduduk sipil, tetapi justru memperpanjang kerentanan mereka," ujarnya.Al-Dajani menjelaskan bahwa model bantuan yang sekarang diusulkan oleh AS berisiko mengubah bantuan kemanusiaan menjadi alat politik, bukan sarana untuk meringankan penderitaan."Kita melihat sistem bantuan yang dirancang bukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi untuk mengelola dan mengontrol populasi yang sedang dikepung," katanya.Esmat Mansour, seorang analis politik yang berbasis di Ramallah, mengungkapkan keprihatinan serupa. Dia menggambarkan inisiatif AS itu sebagai legitimasi atas "rezim bantuan" yang sangat terkait dengan struktur militer dan agenda keamanan."Israel tidak memberikan bantuan. Israel mengatur akses ke bantuan dengan cara yang sesuai dengan tujuan strategisnya yang lebih luas," kata Mansour kepada Xinhua."AS memilih memperkuat kerangka itu daripada mengusulkan mekanisme kemanusiaan independen, semakin mengaburkan batas antara bantuan dan kontrol," katanya.
Seorang anak Palestina yang mengungsi terlihat di sebuah tempat penampungan di Gaza City bagian barat pada 26 Juli 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Bagikan

Komentar
Berita Terkait

Taiwan serukan warganya tinggalkan Ukraina di tengah meningkatnya ketegangan
Indonesia
•
12 Feb 2022

Arab Saudi selenggarakan umroh dengan jamaah domestik terbatas
Indonesia
•
15 Sep 2020

Israel umumkan "tahap baru" serangan ke Gaza
Indonesia
•
06 Apr 2025

Brankas disediakan di jalan utama menuju Masjidil Haram
Indonesia
•
17 Dec 2019


Berita Terbaru

Analisis – Netanyahu tolak rencana damai Gaza, Israel tetap pertahankan pasukan dan lanjutkan serangan
Indonesia
•
12 Aug 2026

Standar darurat 15 liter, 1,3 juta warga Palestina hanya dapat kurang dari 6 liter air
Indonesia
•
12 Aug 2026

AS cabut lebih dari 175.000 visa sejak Trump kembali menjabat
Indonesia
•
11 Aug 2026

Kolombia diguncang gempa bermagnitudo 7,4, korban tembus 111 orang
Indonesia
•
11 Aug 2026
