Krisis migrasi 2015, yang terjadi setelah perang di Suriah serta ketidakstabilan di Afghanistan dan Irak, menyebabkan lebih dari satu juta pengungsi dan migran memasuki Eropa. Hal ini membebani sistem perbatasan dan suaka, memicu keadaan darurat, serta memperdalam perpecahan politik di dalam Uni Eropa.

Brussel, Belgia (Xinhua/Indonesia Window) – Para pemimpin Uni Eropa (UE) pada Kamis (19/3) berkomitmen untuk terus waspada terhadap segala dampak limpahan dari konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu tekanan migrasi pada blok tersebut, seiring konflik itu menimbulkan risiko yang kian besar bagi Eropa.

Meskipun konflik tersebut "belum menciptakan arus migrasi langsung ke UE," para pemimpin dalam pertemuan Dewan Eropa menegaskan "pentingnya mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi dan memastikan tingkat kesiapan yang diperlukan," menurut kesimpulan yang diadopsi usai pertemuan puncak itu.

Dengan mengambil pelajaran dari krisis migrasi 2015, blok tersebut menyatakan siap untuk "memobilisasi sepenuhnya perangkat diplomatik, hukum, operasional, dan keuangan mereka" guna mencegah pergerakan migrasi ke Uni Eropa serta menjaga keamanan di Eropa. "Keamanan dan pengendalian perbatasan eksternal UE akan terus diperkuat," demikian bunyi kesimpulan tersebut.

Para pemimpin juga menyerukan deeskalasi dan menahan diri sepenuhnya dalam konflik di Timur Tengah, serta mendesak semua pihak untuk sepenuhnya menghormati hukum internasional dan mendukung moratorium serangan terhadap fasilitas energi dan air.

Sambil berupaya memperkuat posisi maritim Uni Eropa, para pemimpin menekankan bahwa aset tambahan perlu dikerahkan untuk memperkuat dua operasi keamanan maritim yang sudah ada, yaitu EUNAVFOR Aspides dan EUNAVFOR Atalanta.

EUNAVFOR Aspides dan EUNAVFOR Atalanta merupakan operasi militer Uni Eropa yang bertujuan menjaga keamanan maritim, dengan area operasi gabungan mencakup Laut Merah, Samudra Hindia, dan kawasan Teluk.

Krisis migrasi 2015, yang terjadi setelah perang di Suriah serta ketidakstabilan di Afghanistan dan Irak, menyebabkan lebih dari satu juta pengungsi dan migran memasuki Eropa. Hal ini membebani sistem perbatasan dan suaka, memicu keadaan darurat, serta memperdalam perpecahan politik di dalam Uni Eropa.

Dalam pertemuan Dewan Eropa pada Kamis tersebut, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk mengakhiri perang dengan Iran, serta mendesak untuk menggunakan diplomasi sebagai pengganti aksi militer.

Laporan: Redaksi